Eramuslim.com – Pemprov Jatim menemukan adanya peredaran cabai rawit merah kering impor asal Cina dan India yang di pasar-pasar tradisional di Jawa Timur.
Anehnya, dari hasil investigasi yang dilakukan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, temuan import cabai tersebut ternyata justru masuk ke Jawa Timur melalui jalur resmi dan mengantongi izin dari Kementerian Perindustrian.
“Investigasi masih kita lakukan. Sementara kita temukan di Pasar Wage dan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung serta beberapa daerah lain di sekitar Tulungagung.” kata Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Ipul di Surabaya. Rabu (22/2).
Terkait temuan ini, lanjut Gus Ipul, Disperindag Jawa Timur telah mengambil sejumlah langkah diantaranya dengan melakukan identifikasi serta pengawasan terhadap suplaier dan pedagang yang memasok cabai tersebut ke pasar trandisional. Selain itu, Disperindag juga melakukan uji kelayakan di Balai Besar POM Surabaya, termasuk menelusuri rantai distribusinya.
Gus Ipul juga menjabarkan, dari hasil invetigasi sementara, cabai tersebut dipasok ke pasar tradisional dari Surabaya dan Cirebon. Pasokan biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah truk besar berkapasitas 4 hingga 5 ton perminggu.
Cabai rawit kering yang dari Cina, diketahui bermerk MEY. Oleh pedagang pasar dibeli seharga 42 ribu rupiah perkilogram, lalu dijual lagi ke masyarakat seharga Rp 50.000 hinga Rp 60.000 perkilogram.
“Nah, kalau cabai yang berasal dari India menggunakan merk dagang PJ. Oleh pedagang dibeli 58 ribu rupiah perkilogram, lalu dijual lagi di masyarakat dengan harga 70 ribu rupiah per kilogramnya.” kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengakui, hingga saat ini harga cabai rawit di pasaran memang masih cukup tinggi karena target panen cabe di Jawa Timur pada musim panen kali ini hanya menghasilkan 16 ribu ton cabai dari target 25 ribu ton. Di Pangkalpinang. cabai rawit sempat sentuh angka Rp.250.000 perkilogramnya. Pemerintah seharusnya sikat mafia di balik cabai ini, agar rakyat tidak malah mencurigai ada oknum pemerintah yang ikut bermain di belakangnya. (jk/akt)
