Tak hanya itu, Habib pun meminta seluruh stasiun televisi di Indonesia untuk menayangkan film tersebut. Penayangan wajib nonton film pemberontakan G30S/PKI pernah terjadi pada masa Orde Baru. Pada September 1998 atau empat bulan setelah Presiden kedua RI Soeharto film tersebut pun tak lagi jadi bahan tontontan wajib.
Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI yang dirilis pada 1984 menjadi film komersial pertama yang berani bercerita soal peristiwa seputar pemberontakan pada 1965. Di tahun rilisnya, film itu dinominasikan memperoleh tujuh penghargaan di Festival Film Indonesia dan membawa pulang satu piala.
“Ayo ganyang PKI!! Diserukan semua TV untuk menayangkan Film G30S/PKI agar generasi muda paham bahaya PKI,” seruan Habib Rizieq dalam poster itu.
Polemik pemutaran kembali film G30S/PKI itu ramai juga pada tahun lalu. Kala itu, Panglima TNI yang masih dijabat Gatot Nurmantyo memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk memutar kembali film penumpasan pemberontakan G30S/PKI tersebut.
Kala itu, Gatot mengaku instruksinya bukan bertujuan menyudutkan sejumlah pihak, namun untuk mengingatkan.
“Kalau kami tidak ingatkan dalam peristiwa itu, orang tidak tahu ada gerakan-gerakan mengadu domba dan sebagainya,” kata Gatot pada 19 September 2017.
Tahun ini, Gatot yang sudah tak menjabat panglima dan telah pensiun dari TNI menyindir militer yang tak gelar nobar G30S/PKI. Ia menantang keberanian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angakatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono untuk memutar kembali film G30S/PKI.
Menurut Gatot, jika KSAD tidak berani memerintahkan untuk menggelar acara nonton bareng (nobar) film G-30S/PKI, maka ia ragu KSAD akan mampu memimpin prajurit pemberani dan jagoan-jagoan seperti Kostrad, Kopassus, dan semua prajurit TNI AD.
“Kalau takut, pulang kampung saja. Karena kasian nanti prajuritnya disamakan dengan pemimpin penakut,” kata Gatot, Kamis (20/9). (Cnni)
