Eramuslim.com – Keberadaan markas komunitas Teman Ahok di Graha Pejaten IV Nomor 3 yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI memunculkan polemik.
Meskipun pengelolaan lahan ini diserahkan kepada pihak swasta dan BUMD, Wakil Gubernur KI Jakarta Dajrot Saiful Hidayat menyarankan Teman Ahok untuk pindah markas dan mencari lahan lain yang tak rentan digunakan untuk kepentingan politik.
“Saran saya, sebaiknya cari yang lain yang lebih netral, jangan dipakai politik, tapi secara aturan boleh. Kenapa sih emang enggak ada yang lain?,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/3).
Namun, lanjut Djarot secara aturan, hal tersebut memang dibolehkan. Karena, lahan yang ditempati Teman Ahok ini pengeloaannya sudah diserahkan kepada PD Pembangunan Sarana Jaya, BUMD milik DKI dan PT Griya Berlian sebagai pihak swasta.
“Kalau aturan boleh saja, itu berarti b to b (bussines to bussines). Karena sudah dikuasakan kepada katanya Sarana Jaya ya. Itu boleh, kalau memang sudah dikuasakan. Tapi kan itu masih aset DKI, kalau dikuasakan seperti itu berarti pendapatan dari BUMD,” jelas dia.
Selain itu, Djarot juga menyarankan pengelolaan aset Pemprov DKI di kawasan ini diaudit. Sebab, dengan harga sewa yang hanya senilai 3,3 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP), pendapatan BUMD bisa di bawah nilai yang diharapkan.
“Nah itulah yang perlu kita evaluasi. Aku bilang itu bisa undervalue, itu bisa dibawah nilai pasar. Ini ada apa? Ini lah yang perlu diaudit. Supaya kita punya perusahaan daerah itu betul-betul sehat dan profesional, tidak gampang untuk minta PMP (Penyertaan Modal Pemerintah), harus profesional,” tutup Djarot.(ts/rmol)
