Gerakan Rakyat Penyelamat (GRP) Blok Cepu yang merupakan gabungan dari anggota DPD, DPR, Pakar ekonomi dan Mahasiswa, mendesak Pemerintah untuk menunjukan sikap independen dari tekanan asing, dengan menunjuk Pertamina sebagai operator dalam pengelolaan eksplorasi minyak di wilayah Blok Cepu.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator gerakan rakyat penyelamat Blok Cepu, Marwan Batubara dalam jumpa pers di Gedung DPRRI Jakarta, Rabu (1/03).
"Kata Wapres dan Menteri SDM tidak ada tekanan asing dalam penunjukan operator di Blok Cepu. Coba buktikan, dengan menunjuk Pertamina sebagai operatornya, " ujarnya.
Menurutnya UU migas telah menjamin Pertamina sebagai pemegang konsesi eksplorasi di Blok Cepu sejak awal. Namun, Pemerintah mempunyai kecenderungan memenangkan Exxon Mobil sebagai operator pengelola Blok Cepu.Padahal waktu Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, Pemerintah selalu berupaya menghindari agar Blok Cepu tidak dikuasai oleh asing.
Lebih lanjut ia menegaskan, Exxon Mobil diberbagai media menyebutkan bahwa potensi yang terkandung di Blok Cepu hanya sekitar 600 juta barel, padahal dari hasil survey dan kajian Humpuss Patra Gas tahun 1992 sampai 1995 disebutkan bahwa cadangan minyak mencapai di Blok Cepu 10,9 milyar barel. Sebaliknya, Exxon Mobil cenderung membesar-besarkan jumlah investasi yang dibutuhkan, hingga mencapai 2,6 milyar US$. Sehingga terlihat membebani Pemerintah Indonesia.
"Kalau hanya 600 juta barel, kenapa mereka begitu ngotot ingin menguasainya. Bahkan Bush ikut melakukan tekanan, " tegasnya.
Ia mengatakan, jika Blok Cepu bisa dikelola sendiri oleh Pertamina, akan sangat menolong BUMN yang memiliki karyawan sangat banyak. Dikhawatirkan, apabila Exxon berkuasa, maka karyawan Pertamina akan dianaktirikan seperti kasus yang terjadi pada IPTN. (Novel/travel)
