Gerakan Reboisasi Hutan Lindung Nasional (GRHLN) ke depan harus melibatkan peran masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan hasil yang lebih maksimal, kata anggota Komisi IV Tamsil Linrung kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jum’at (21/4).
“(Hasil) di Sulawesi Selatan (Sulsel) cukup bagus hingga 80 persen. Bahkan di Sulsel di setiap pinggir jalan dilakukan penghijauan di mana mana,” paparnya.
Dijelaskannya, untuk meningkatkan hasil yang diharapkan ia meminta masyarakat dilibatkan sebagai mitra kerja. Sehingga ke depan diharapkan masyarakat petani bisa mandiri. Di Sulsel GRLHN sudah melibatkan masarakat adat. Jika tidak indikasi kegagalan makin besar.
"Semakin tinggi peran masarakat dalam GRHLN maka demokratisasi di sektor kehutanan semakin berhasil. Yang pada gilirannya mampu membawa masyarakat mandiri, ” katanya.
Ia menambahkan, di masa mendatang pembiayaan harus menyeluruh, bukan hanya pada bibit tapi juga perawatan. “Masyarakat dilibatkan dalam saham, pada masa panen mereka mendapat bagian 25 persen. Yang ditumpangsari tanaman jangka panjang dan jangka pendek seperti duren rambutan, mangga, sayur, supaya masyarakat merasakan manfaat secara langsung, jika tidak GRHLN akan mengalami kegagalan,” sambung Tamsil.
Mengenai penyebab lahan rusak, menurut Tamsil, karena setelah kayu ditebang tidak ada yang mau bertanggung jawab. Selain itu, Pemda tidak progresif untuk memproduksi kembali lahan yang rusak. “Sebaliknya jika pemda pro aktif, Bangka Belitung yang sebelumnya kondisinya parah akibat pertambangan, sekarang sudah bagus dengan menggunakan pupuk organik hewan ternak,” tuturnya.
Di Kalimantan Selatan (Kalsel), sambung dia, reboisasi dilaksanakan oleh UPT dan partisipasi masyarakat, dan hasilnya cukup berhasil. Jika hanya dilakukan UPT yang tumbuh hanyal ilalang. “Karena adakalanya bibit yang ditanam UPT dicabut atau dibakar masyarakat. Perlu disadarkan hutan milik kita bersama,” tutur Tamsil.
Ia berpendapat, kalau tiap tahun GRHLN tetap dinyatakan gagal atau tak berhasil berarti yang memelihara itu bisa saja datangnya dari oknum birokrasi. “Seperti ada daerah yang punya lahan pertanian bagus, tidak berhasil menaman padi. Ini disengaja biar bisa impor beras,” ungkap Tamsil. (dina)
