Pembangunan kereta cepat rute Jakarta-Bandung awalnya direncanakan dengan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp94,1 triliun (kurs Rp15.514).
Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk pembiayaan proyek prestisius tersebut sebesar 75 persen atau sekitar Rp70,5 triliun.
Hanya saja, pelaksanaan proyek ambisius itu tidak berjalan semulus perencanaannya. Pembiayaannya ternyata mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,6 triliun.
Pemerintah Indonesia dan China kemudian membagi dua beban cost overrun itu. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta atau setara dengan Rp11,1 triliun.
Namun, pembayaran biaya tambahan itu lagi-lagi melalui pinjaman dari Bank China.
CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun.
Dengan demikian, utang Indonesia untuk pembiayaa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mencapai Rp79 triliun.
Dengan bunga sebesar 3,4 persen dan tenor 30 tahun atau 360 bulan, nilai pokok pinjaman yang harus dibayarkan per bulan sebesar Rp79 triliun dibagi 360 bulan atau sekitar Rp219,44 miliar per bulan.
Kemudian, Pemerintah Indonesia harus membayar bunga senilai Rp79 triliun dikalikan 3,4 persen dibagi 360 bulan, sehingga didapat Rp7,46 miliar per bulan. (sumber: Fajar)
