Eramuslim.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan mengatakan bahwa RUU Tax Amnesty harus dapat dipastikan bahwa RUU tersebut mengatur tentang bagaimana skema Tax Amnesty bisa menjadi “embrio” transparansi perpajakan.
Demikian disampaikannya saat menanggapi pro kontra terkait pembahasan RUU Tax Amnesty yang tengah dibahas di Baleg DPR RI.
Selama ini, lanjut dia, tantangan terbesar perpajakan Indonesia adalah bagaimana menginventarisir wajib pajak lalu “membawa pulang” aset dan penghasilan yang berada di luar negeri yang belum pernah dilaporkan.
“Di Singapura saja, diperkirakan sekitar Rp3.000 triliun aset yang parkir. Untuk itu, Perlu kejelasan bagaimana skema repatriasi-nya. Kalau tidak efektif, buat apa Draft RUU itu diajukan,” tandas dia di DPR RI Jakarta, Kamis (25/02/2016). Uang itu sebagian besar hasil perampokan kasus BLBI.
Di satu sisi, kata dia, bisa saja Tax Amnesty ini menjadi “terobosan” untuk menyelesaikan kewajiban pajak di masa lalu akibat tidak dilaporkannya aset dan penghasilan di luar negeri.
Karenanya, sambung dia, design ketentuan Tax Amnesty harus efektif antara lain terkait dengan repatriasi, pendapatan tax amnesty yang signifikan, ketentuan aset, pelaporan aset di masa yang akan datang, pajak yang dikenakan, dan lain-lain.
“Kalau poin-poin itu tidak clear, maka wajib hukumnya draft RUU ini untuk ditolak,” tegas dia.(ts/pm)
