Pemerintahan Presiden SBY semakin penuh sesak. Selain telah mengangkat 34 menteri, masih ditambah dengan 10 orang wakil menteri. Lalu, masih tak cukup, ditambah dengan 7 orang pejabat setingkat menteri. Masih lagi ditambah dengan 10 orang staf khusus Presiden, dan 4 orang staf khusus Wapres.
Presiden SBY juga mengangkat 9 orang yang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, dan Unit Kerja Presiden Pengawasan da Pengendalian Pembangunan (UKP4), masih ada lagi yang namanya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang terdiri 6 orang, yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto, yang dulunya menjadi tim sukses SBY waktu pilpres, dan telah membuat ‘heboh’ dengan temuannya di tempt penjara perempuan di Pondok Bambu, di mana bisa melihat Artalyta alias Ayin, yang berhasil menyulap penjara menjadi sebuah hotel bintang lima, lengkap dengan perabotannya.
Ada lagi yang namanya Tim Lima, yang bertugas memilih calon pelaksana tugas pimpinan KPK. Presiden juga membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Wakil Ketua (nonaktif) KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Begitulah deretan panjang para pejabat di pemerintahan Presiden SBY.
Senin kemarin, Presiden SBY melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta. Diantara yang dilantik itu, Prof Emil Salim (mantan Menteri Lingkungan Hidup di zaman Soeharto), KH.Ma’ruf Amin (Ketua MUI), Meutia Farida Hatta Swasono (mantan Meneg Perempuan), Ginandjar Kartasasmita (mantan Ketua DPD), Widodo AS (mantan Polhukam Kabinet Bersatu Jilid I), Siti Fadilah Supari (mantan Menteri Kesehatan), Ryaas Rasyid (mantan Meneg Otonomi Daerah di era Abdurrahman Wahid), Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), dan Hasan Wirayuda (mantan Menlu Kabinet Indonesia Bersatu I).
Dengan diangkatnya para mantan pejabat lama, yang menjadi Watimpres itu, maka makin panjang ‘inner circle’ (lingkaran dalam), di dalam pemerintahan Presiden SBY. Apakah dengan banyaknya pejabat di zaman pemerintahan SBY ini, menandakan akan semakin efektifnya pemerintahan, atau justru semakin menambah beban rakyat? Rakyat lah yang akan menilainya. (m/kmps)
