Mukroni mengungkapkan selama ini memang ada bantuan dari pemerintah untuk para pelaku usaha kecil, tapi terkendala akses untuk mendapatkannya. Sehingga, semakin mempersulit kondisi pedagang warteg.
“Teman-teman di bawah ini akses untuk mendapatkan modal itu sulit. Mereka kan urbanisasi dari daerah, terus mereka bisa online, tapi kalau mereka suruh daftar di dinas-dinas agak repot juga untuk dapat subsidi karena katanya lewat dinas-dinas yang mendaftarkan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, jika pun ada pembatasan mobilitas, Mukroni berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang benar-benar bisa membantu para pedagang. Misalnya mengimbau agar instansi-instansi pemerintah untuk belanja di warteg. Selain itu, penyaluran bantuan pun diharapkan bisa lebih mudah diakses.
“Syarat sertifikat vaksinasi dan 20 menit (waktu makan di tempat) itu susah. Lebih baik misalnya take away dengan mengerahkan BUMN dan instansi-instansi pemerintah untuk membeli makanan warteg,” ungkapnya.[merdeka]
