Menurutnya, banyak aset Pemprov DKI yang disewakan selama berpuluh-puluh tahun namun angka Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak berubah-berubah tiap tahunnya. Sehingga peluncuran Jakarta Satu diharapkan dapat lebih mengoptimalisasi aset, serta meningkatan keakuratan dan keputusan kebijakan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan dampak langsung ke masyarakatnya.
Sistem Jakarta Satu ini juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta karena memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Sementara itu pimpinan KPK Saut Situmorang yang turut hadir dalam peluncuran Jakarta Satu, mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak akan tercipta apabila pemerintah tidak memiliki data yang baik.
“Karena di dalam data yang baik itu akan ada tiga: Warning, protecting, problem solving,” kata Saut dalam pidatonya.
Saut meminta pemerintah tidak bermain-baik dengan data. Oleh karena itu ia berharap integrasi data di Jakarta dapat berkelanjutan dan menghasilkan daya saing bagi daerah-daerah lainnya.
“Bagaimana kita menciptakan daya saing kalau kita tidak punya data. Oleh karena itu kami di KPK, Pak Gubernur akan berada di sini terus. Demikian sebagaimana kami mereplikasi di daerah, dari Bandung kita bawa ke DKI, kita bawa juga ke daerah yang lain,” lanjutnya.
Selain berperan menyajikan data-data anggaran yang akurat dan valid dari dinas-dinas, dan potensi kecurangan korupsi dapat dimonitor melalui sistemini, Jakarta Satu dapat digunakan untuk mengambil kebijakan berbasis fakta atau evidence based policy, sesuai fakta di lapangan dan pengambilan kebijakan dari Pemprov DKI dilakukan secara objektifdan berpihak kepada rakyat, terutama mereka yang terpinggirkan.
