“Seharusnya pemerintah memberikan subsidi terhadap kebutuhan dasar masyaraka, bukannya menyerahkan pada mekanisme pasar,” tegas Said.
Beberapa harga yang baik adalah tabung gas 3 kg, tarif dasar listrik hingga bahan bakar minyak (BBM). Khusus untuk dua yang disebutkan terakhir, subsidinya telah dicabut oleh pemerintah.
“Mayoritas buruh adalah pengguna sepeda motor. Karena premium langka, akibatnya buruh beralih ke pertalite. Hal ini menyebabkan pengeluaran buruh untuk membeli BBM semakin tinggi,” jelas Said.
5. Gagalnya Tax Amnesty
KSPI menilai Tax amnesty merupakan sebuah kegagalan. Hal ini terbukti dengan target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi.
Bahkan utang pemerintah makin menggunung saat ini.
“Akibat pengelolaan pajak yang tidak tepat, pemerintah tidak cukup memiliki uang untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Bahkan banyak dilakukan pencabutan subsidi, yang itu merugikan rakyat kecil,” papar Said.
6. Minimnya Kebebasan Berserikat
Pada indikator terakhir, KSPI menilai bahwa kasus union busting masih sering terjadi. Masalah terbaru adalah kriminalisasi yang menimpa Ketua Umum dan Sekjen Serikat Pekerja (SP) Danamon.
“Oleh karena itu buruh berpendapat sebaiknya Menteri Ketenagakerjaan mundur. Daripada menyanyikan lagu bento di acaranya mensesneg, sebaiknya Pak Hanif membuat grup band daripada menjadi Menaker,” tutup Said.(kl/akt)
