Fungsionaris PAN: Pesawat Kepresidenan Tambah Beban Negara

Rencana pemerintah membeli pesawat kepresidenan senilai 50 juta dollar AS atau setara dengan Rp 450 milyar ditolak fungsionaris F-PAN Alvien Lie. Menurutnya, langkah pemerintah itu tidak tepat dan hanya akan menambah beban anggaran negara.

Ia menyatakan, sebaiknya pemerintah bisa mengukur diri dan mencontoh Perdana Menteri Jepang, Singapura, China, Malaysia, yang ke mana-mana mereka mau menggunakan pesawat komersil. Karena itu, pemerintah RI tak perlu meniru presiden AS yang punya pesawat kepresidenan.

‘’Jadi, jangan sok-sok-anlah. Jepang yang negara maju dan kaya, Singapura sebagai macan ekonomi Asia, Malaysia yang lebih makmur dari kita, China yang ditakuti AS, tak punya pesawat kepresidenan. Kalau perdana menterinya ke luar negeri selalu menggunakan pesawat komersial, lha kita yang utangnya segunung kok mau sok-sok-an,’’ papar Alvien di Gedung DPR Jakarta, Selasa (4/7).

Dalam kondisi ekonomi dan keuangan negara yang minus, presiden dan wapres bila ke luar negeri alangkah baiknya menggunakan pesawat Garuda dan jika di dalam negeri naik pesawat Merpati, sehingga dua BUMN yang diambang kebangkrutan ini bisa kembali survive.

Dijelaskannya, untuk beli satu pesawat, seperti misalnya pesawat Boeing 737-800 seri terbaru, harganya berkisar rata-rata 60-75 juta dolar AS, diskon 30 persen sehingga harga net-nya sekitar 50 juta dolar AS. Harga tersebut belum termasuk biaya perawatan seperti suku cadang, biaya untuk kru, penerbang, teknisi, hanggar pesawat dan sebagainya. Lagi pula, pesawat yang dibeli harus lebih dari satu unit.

Tapi dalam prakteknya, tambah Alvien, biaya pemeliharaan lebih mahal dari harga beli pesawat, apalagi kalau pemakaiannya hanya kadang-kadang, biaya pemeliharaanya makin mahal. Sebagai contoh, untuk mencapai break event point pesawat komersial, penggunaannya rata-rata harus 200 jam per bulan atau 7-10 jam per hari.

‘’Jadi terlalu boros kalau pemerintah ingin beli pesawat kepresidenan. Lagian dipakainya juga tidak tiap hari dan tiap daerah belum ada lapangan terbang. Jadi, mungkin untuk di dalam negeri, heli yang paling cocok daripada pesawat kepresidenan. Karenanya, jangan paksakan beli pesawat kepresidenan, tapi kalau mau pakai duit sendiri ya silahkan,’’ ujar Wakil Ketua Komisi VII. (dina)