Fraksi Partai Golkar (FPG) akan menerima apa saja yang disampaikan oleh Presiden SBY pada rapat paripurna kasus interpelasi nuklir Iran, karena itu FPG tidak akan melakukan interupsi.
Sedangkan Fraksi PDIP mengaku telah dilobi oleh Istana Negara untuk tidak mempermasalahkan ketidakhadiran presiden di paripurna DPR. Demikian pula FPDIP, kata Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo.
Wakil Ketua FPG Yuddi Chrisnandy menyatakan Golkar akan menerima apa pun jawaban Presiden SBY di paripurna interpelasi Iran tersebut. Golkar tidak akan mempersoalkannya dan juga tidak akan melakukan interupsi.
"Kalau SBY bisa datang, kami dari FPG melalui instruksi pimpinan fraksi akan menghormati beliau dan Golkar akan mengamankan jalannya sidang sebagai pengamanan terhadap simbol negara. Jadi jawaban apa pun dari presiden tidak akan dipersoalkan, " ujar Yuddi kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/7).
Demikian pula terhadap kehadiran presiden, katanya, terserah Presiden SBY meski mayoritas fraksi termasuk Golkar mengharapkan kehadiran presiden untuk menjelaskan sendiri, karena kehadiran SBY itu justru akan menjadi sarana komunikasi politik yang efektif antara presiden dengan DPR.
Sementara itu Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengaku partainya telah dilobi Istana mengenai ketidakhadiran Presiden SBY dalam sidang interpelasi Iran itu. Presiden juga melobi PDIP untuk tidak datang. Tatib DPR juga membenarkan, tapi ini adalah masalah political will presiden.
"Di mana sesuai dengan amanat paripurna, sebagai forum tertinggi, presiden diharapkan hadir. Logikanya, mengapa di rapat konsultasi DPR itu hadir, tapi di forum resmi tidak mau hadir?" kata Tjahyo mempertanyakan.
Namun demikian Tjahjo memaklumi jika SBY tidak hadir maka bisa diwakilkan ke Wapres Jusuf Kalla. Bukan Menlu dan yang lainnya, karena akan percuma saja bagi DPR.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR H. Zaenal Ma’arif menjelaskan, rapat Badan Musyawarah (Bamus) menyepakati paripurna interpelasi Iran akan digelar pada Selasa, 10 Juli 2007 mendatang.
”Mayoritas fraksi tetap meminta presiden menjelaskan tentang kebijakan RI. Karena rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, mayorits fraksi menginginkan SBY hadir dalam interpelasi itu, ” kata Zaenal Ma’arif.
Karena itu untuk mempercepat proses tersebut, lanjut Zaenal, pimpinan DPR pada Kamis (5/7) mengirimkan undangan kepada Presiden SBY untuk menjelaskan kebijakan pemerintah menyangkut Iran itu.
"SBY diminta memiliki waktu cukup untuk berpikir dan memutuskan hadir sendiri ke DPR, karena presiden sudah dapat penjelasan dari fraksi-fraksi dalam rapat konsultasi dan Presiden dapat memahami DPR. "(dina)
