Kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Sidang Paripurna DPR yang membahas perubahan APBN memunculkan perpecahan antar fraksi-fraksi pengusung skandal Century. Setidaknya, sudah tidak kompak lagi seperti ketika paripurna skandal Century beberapa waktu lalu.
Dari fraksi-fraksi utama pengusung skandal Century seperti PDIP, PKS, Golkar, dan Hanura; hanya PDIP dan Hanura saja yang menyatakan secara tegas konsistensinya. Mereka menolak kedatangan Sri Mulyani dengan melakukan walk out. Sidang paripurna itu dihadiri oleh dua wakil pemerintah, Menko Perekonomian Hatta dan Sri Mulyani, yang pada rapat sebelumnya hanya diwakili Hatta Rajasa.
Perubahan siapa yang mewakili pemerintah inilah yang menurut FPDIP sebagai bentuk ketidakkonsistenan pimpinan DPR, dalam hal ini Bamus. Menurut ketua fraksinya, Cahyo Kumolo menyatakan bahwa kehadiran Sri Mulyani juga menunjukkan ketidakjelasan siapa yang sebenarnya mewakili pemerintah, Menko atau Menkeu?
Senada dengan FPDIP, fraksi Hanura yang diwakili Akbar Faisal menyatakan bahwa walkout mereka karena pemerintah dinilai tidak menghormati keputusan DPR yang memvonis Boediono dan Sri Mulyani sebagai orang yang perlu diusut bertanggung jawab terhadap skandal Century.
Sementara itu, wakil ketua DPR dari PKS, Anis Matta menyatakan bahwa kehadiran Sri Mulyani merupakan undangan dari Bamus DPR. Dan karena Bamus diwakili seluruh fraksi, maka kekuatannya sangat legal. Tidak ada alasan, menurut Anis, untuk tidak menghadirkan Sri Mulyani atas semata-mata kasus Bank Century. mh
