Embargo Amerika dan Uni Eropa terhadap negara Palestina pimpinan Hamas memantik kecaman tanpa henti. Menurut anggota DPR RI Komisi VIII Ma’mur Hasanuddin, embargo itu sama saja membunuh anak-anak Palestina secara pelan-pelan akibat kelaparan.
Selain itu Ma’mur juga menilai bahwa embargo itu melanggar Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989 dan UU No. 23 Tahun 2002. “AS dan sekutu-sekutunya telah melanggar Konvensi PBB (Hak Anak) itu,” tambahnya di DPR RI, Selasa (9/5).
Lebih lanjut politisi asal Fraksi PKS itu menjelaskan, “Dalam Konvensi itu diamanatkan bahwa anak dalam situasi darurat seperti korban perang, konflik bersenjata dan akibat bencana berhak mendapatkan perlindungan khusus.”Adapun bentuk-bentuk perlindungan khusus itu, antara lain berupa kebutuhan dasar yang terdiri atas sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan.
“Sekarang ini, akibat embargo AS dan sekutunya-sekutunya, ribuan anak Palestina terancam mati kelaparan akibat kekurangan makanan serta obat-obatan,” tandas Ma’mur.
Terhadap embargo itu Ma’mur menilai AS dan sekutu-sekutunya bisa saja dicap sebagai pelaku kejahatan terhadap anak. “Jangan sampai karena Palestina dipimpin Hamas, bantuan internasional dibatalkan. Itu namanya diskriminatif dan pelanggaran berat HAM. Terlebih lagi mereka mengaku sebagai pejuang HAM dan demokrasi,” ujar Ma’mur.
Ma’mur juga menilai Barat masih pandang bulu dalam memberikan perlindungan terhadap anak. “Mereka sangat antusias terhadap anak-anak di Aceh korban tsunami. Jutaan dollar mereka gelontorkan. Tapi mana untuk anak-anak Palestina,” tegasnya.
Terkait sikap pemerintah Indonesia, Ma’mur meminta Komisi Perlindungan Anak ikut peduli atas nasib anak-anak di Palestina. Dia juga meminta pemerintah untuk ikut mensosialisasikan seruan OKI “one man one dollar” untuk Palestina.(ilyas)
