Eramuslim.com – Kelompok buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) angkat suara soal dua raksasa elektronik di Indonesia yang resmi ditutup sehingga berdampak pada buruh.
Disebutkan Presiden KSPI Said Iqbal, sinyal negatif terhadap investasi di Indonesia mulai terasa setelah pabrik otomotif Ford Indonesia dan Opel Indonesia itu memilih negara lain untuk memproduksi otomotif. Selang 2 bulan, giliran raksasa industri elektronik Toshiba di Cikarang secara resmi menutup pabriknya di Indonesia, dan tersisa Toshiba Printer di Batam.
“Toshiba televisi, kurang lebih 900 orang buruh akan berpotensi di PHK yang tutup hari ini resmi (mulai bulan April secara resmi tutup). Pabrik ini adalah pabrik televisi terbesar setelah Jepang,” ungkap Said saat jumpa pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (02/02/2016).
Berikutnya, lanjut Said, raksasa yang kedua adalah Panasonic, yaitu Panasonic lighting (Panasonic Denco).
Dua pabriknya resmi ditutup, di Pasuruan (600 orang buruh di PHK) dan di kawasan EJIP Cikarang (sekira 1.000 orang buruh di PHK). Jumlah yang di-PHK kurang lebih 2.500 orang buruh dari Toshiba dan Panasonic. Secara bersamaan, tutupnya pabrik tersebut dibarengi dengan investasi dari Tiongkok, yang merupakan proyek mercusuar. Investasi Tiongkok membawa buruh unskill, seperti operator, supir forklift, juru masak dll.
“Pemerintah terlihat sangat mesra dengan investor Tiongkok. Bank investasi Tiongkok mengalahkan ADB (yang dibentuk oleh Jepang),” ujarnya.
Dikatakan dia, bangkrutnya investasi Jepang dan Amerika, secara bersamaan masuknya investasi dari Tiongkok, dan ini menurutnya berbahaya bagi geo politik. Kata Said, janji paket kebijakan ekonomi Jokowi, bagi perusahaan yang bangkrut dapat mengajukan bantuan dari pemerintah (kredit usaha) agar tidak melakukan PHK.
“Janji tersebut hanya retorika, seperti yang terjadi di PT Jabagarmindo di Tangerang,” tuturnya.
Ia pun berpendapat kebijakan ekonomi Jokowi tidak efektif dalam implementasi di lapangan, dan terbukti PHK terjadi pasca paket kebijakan dikeluarkan. Maka itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mengkaji paket kebijakan ekonomi, karena faktanya tidak ada yg terbukti.
“Kalau bicara soal PHK, pemerintah selalu menutup-tutupi, nanti kalau sudah terpublikasi oleh media baru pemerintah mengumumkan angka-angka jumlah PHK yang sudah tidak update. Kami mendesak pemerintah untuk mengumumkan secara resmi di industri capital intensif (padat modal) mana yang buruhnya berpotensi di PHK,” jelasnya.(ts/rn)
