Eramuslim – Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengkritik keras langkah Presiden Joko Widodo membahas pemenangan Pilpres 2019 dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Merdeka.
“Iya kurang pas karena PSI bukan lagi ormas,” kata Apung saat dikonfirmasi, Jumat (2/3).
Pertemuan tersebut, terang Apung, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, Istana merupakan fasilitas negara yang hanya digunakan untuk kepentingan negara.
“Iya fasilitas negara digunakan untuk kegiatan politik dengan partai politik bisa jadi ini abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Khususnya fasilitas negara,” tandasnya.
Sebelumnya, Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Pengurus PSI yang hadir yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni serta Ketua DPP Tsamara Amani.
Tsamara mengakui, pertemuan tertutup tersebut membahas soal pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
“Ya ada lah (pembahasan terkait pemenangan Pilpres),” kata Tsamara di hadapan awak media usai pertemuan.
Meski begitu, Tsamara enggan membeberkan strategi untuk memenangkan Jokowi untuk kali kedua.
Namun, ia membocorkan, salah satu strategi pemenangan yang akan digencarkan PSI adalah kampanye lewat media sosial. Sebab, PSI sebagai partai yang baru pertama kali ikut pemilu selama ini juga berkampanye lewat media sosial.
“Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di Medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar,” ungkap dia. (Tsc/Ram)
