Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Dr. Faisal Basri mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keluar dari tekanan dan pengaruh Istana Negara sehingga pemberantasan korupsi bisa efektif.
Menurutnya, bila ingin menangani korupsi secara benar, badan anti korupsi seperti KPK tidak boleh dekat dengan kekuasaan. Faisal menyebutkan sejumlah kasus, seperti kasus KPK dengan Menseneg Yusril Ihza Mahendra dan Yusril dengan Menhukam Hamid Awaluddin tentang aliran uang Tommy Soeharto, semua kasus itu seolah mengendap.
Faisal Basri mendesak KPK agar segera keluar dari istana karena istana itu simbol kekuasaan. Selain itu, seharusnya pemerintah tidak kompromi terhadap para pengemplang Bantuan Llikuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai sekitar Rp 700 triliun.
“Itulah yang menunjukkan bahwa pemerintahan SBY—JK telah berbaik hati dan mereka itu ternyata masih mengelabui negara. Air susu dibalas air tuba. Padahal, pengemplang BLBI, di mana aset-asetnya saat itu dikuasai BPPN, dengan leluasa berusaha mengotak-atiknya. Secara hukum itu tidak boleh. Bahkan sampai ada yang mengagunkannya kembali. Itu benar-benar aneh, ” ujar Faisal di Jakarta, Selasa (3/4).
Sikap pemerintah seperti itu, kata Faisal, tidak akan menciptakan efek jera atau kapok pada koruptor. “Jadi, sangat ironis negara ini masih menghadapi ketidakpastian hukum yang begitu dahsyat. Sehingga mereka (koruptor kakap) sampai bisa mengarahkan pemerintahan SBY—JK untuk tidak memeriksa yang ini dan silahkan periksa yang itu dan seterusnya, " tukas Faisal.(dina)
