Fadli menambahkan sebelum pemerintahan Jokowi, rasio utang Indonesia terhadap PDB sebenarnya telah turun. Selama dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari angka 57 persen menjadi tinggal 24 persen saja pada 2014.
Pada saat bersamaan, dalam sepuluh tahun pemerintahannya, SBY hanya menambah utang sebesar Rp1.400 triliun saja. Secara makro, menurut Fadli, catatannya cukup bagus.
“Sayangnya, catatan baik itu kini melorot lagi di era Presiden Jokowi. Sejak 2015, rasio utang kita terhadap PDB kembali naik. Tahun 2017, rasionya bahkan telah berada di angka 34,82 persen,” jelasnya.
Lagi pula, tambah Fadli, batas 60 persen, sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya acuan pemerintah. Rasio tersebut, imbuh Fadli, tak selalu akurat menunjukkan tingkat kesehatan fiskal Indonesia.
Fadli mengatakan untuk keperluan kehati-hatian dalam pengelolaan utang, pemerintah seharusnya memperhatikan rasio utang terhadap pendapatan negara. Pendapatan negara itulah yang nantinya digunakan untuk membayar beban utang.
“Masalahnya, selama pemerintahan Joko Widodo, rasio utang terhadap pendapatan negara terus meningkat,” tambahnya.
Pada tahun 2014, rasio utang terhadap pendapatan negara masih berada di angka 168,3 persen. Tahun 2015 dan 2016 rasionya naik menjadi 209,9 persen dan 225,4 persen. Terakhir, pada 2017 silam, rasionya terus meningkat menjadi 237,9 persen. Artinya, kata Fadli, jumlah utang sudah 2,38 kali lipat dari pendapatan Indonesia.
Fadli mengaku heran jika pemerintah masih tidak malu menyebut posisi utang Indonesia masih aman jika untuk membayar bunga dan cicilan utang harus dilakukan dengan menambah utang. Menurut Fadli, utang baru bisa dianggap aman jika pelunasannya tidak mengganggu likuiditas.
“Manajemen utang gaya gali lubang tutup lubang ini berbahaya. Tidak boleh diteruskan,” tambahnya.
Fadli menyimpulkan kritik yang disampaikan Prabowo sudah benar. Prabowo dan Partai Gerindra, kata Fadli, tidak asal bunyi dalam mengkritik soal utang Indonesia saat ini.
“Mahal sekali harga yang akan kita bayar jika pemerintah tak bisa dikritik dan diingatkan. Prabowo sudah benar, ini memang rezim raja utang,” pungkasnya. [cnnindonesia]
