“Itu baru utang sektor publik, belum menghitung utang swasta,” tuturnya.
Utang sektor publik, kata Fadli, terdiri dari tiga komponen, yaitu utang pemerintah pusat, utang Bank Indonesia, serta utang BUMN. Sebagai catatan, posisi utang swasta per Februari 2018 adalah sebesar Rp2.351,7 triliun.
“Jadi sekali lagi, angka yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah angka per 31 Desember 2017. Saat ini jumlahnya tentu sudah bertambah lagi,” tambahnya.
Dalam catatan Fadli, per 30 April 2018 posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp4.180,61 triliun. Angka itu berasal dari pinjaman sebesar Rp773,47 triliun dan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.407,14 triliun.
Wakil Ketua DPR ini menambahkan peringatan mengenai bahaya utang ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. Pasalnya pada Maret lalu juga sudah pernah diingatkan oleh para ekonom INDEF.
INDEF memperingatkan meskipun akumulasi utang Indonesia terus membesar, namun terbukti utang Indonesia tidak produktif. Efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberian nilai tambah, serta terhadap angkatan kerja tak terlihat.
“Penilaian tersebut bukan disampaikan oleh politisi, tapi oleh para ekonom,” ungkapnya.
“Celakanya, meski pertumbuhan utang kita mencapai 13 hingga 14 persen per tahun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun dalam tiga tahun terakhir perekonomian kita hanya bisa tumbuh di limit 5 persen saja. Mentok. Itu bukti bahwa utang kita tidak produktif, sehingga memang pantas dikritik,” katanya.
Atas dasar itu, Fadli meminta pemerintah jangan selalu berkelit bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB masih di bawah 60 persen, sehingga dikesankan seolah masih aman. Sebab, menurut Fadli, meskipun rasio utang Indonesia masih di bawah 60 persen, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, rasionya terus meningkat.
