Fadli Zon Ketawa, Jokowi Mau Selesaikan Konflik Arab: Urus Menteri Saja Gak Becus…

fadli zon jokowi palestinaEramuslim.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara terkait persoalan internal kabinet Jokowi yang sempat membuat gaduh akhir-akhir ini.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, silang pendapat antar-menteri ini sebenarnya hal yang sepele, dan mudah diselesaikan tergantung pada pemimpinnya.
“Ini urusan lima menit selesai, tetapi karena (Presiden) kurang leadership-nya, maka urusannya jadi bertele-tele,” kata Fadli dalam diskusi bertajuk “Menteri Ribut Bikin Ribet” di Jakarta, Sabtu (5/3/2016) seperti dilansir Kompas.
Fadli zon menambahkan, kegaduhan antar-menteri tak hanya membuat soliditas kabinet terancam, tapi juga akan berdampak negatif terhadap hubungan Indonesia dengan luar negeri.
“Kegaduhan ini menimbulkan sinyal yang tidak baik bagi publik, termasuk investor,” ujarnya.
Berdasarkan catatan, setidaknya sudah terjadi enam kali keributan antar-menteri. Keributan terbaru adalah silang pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli soal pengelolaan Blok Masela.
Dalam kesempatan itu, Fadli juga menyinggung rencana Jokowi untuk mengirim utusan khusus dalam rangka merespon konflik dan memanasnya hubungan Saudi Arabia dan Iran.
Menurut Fadli, lebih baik Presiden fokus menyelesaikan persoalan internal kabinetnya lebih dulu.
“Makanya tadi saya katakan, ini hanya masalah manajemen. Kalau sebelumnya Presiden bilang ingin utus Menlu untuk menyelesaikan konflik Arab, saya bilang, untuk apa? Urus menteri saja tidak becus,” ucap Fadli.
“Lebih baik fokus dulu manajemen internal. Kita tentu ingin pemerintah berhasil dengan janji-janjinya,” sambung dia.
Fadli menambahkan, baru pada pemerintahan kali ini keributan antar-menteri sampai tersiar di media sosial dan media massa.
Ia tidak menampik jika pada pemerintahan sebelumnya juga terjadi kegaduhan antar-menteri. Namun, menurut dia, kegaduhan antar-menteri dalam pemerintahan sebelumnya itu dapat selesai di dalam rapat kabinet.(ts/jurnalpolitik)