Menyusul kelaparan yang dialami oleh ribuan jamaah haji Indonesia saat wukuf di Padang Arafah pada Jumat (30/12) kemarin, membuat kalangan DPR gerah. Terkait kasus itu, Fraksi-PPP (F-PPP)mengusulkan agar DPR melakukan interpelasi.
Ketua (F-PPP) DPR Endin AJ Soefihara mengatakan, fraksinya akan menggalang dukungan penggunaan hak interpelasi DPR terkait kasus kelaparan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi tersebut.
"Penggunaan hak interpelasi itu untuk menindaklanjuti keresahan yang dialami sejumlah anggota DPR yang ikut menunaikan ibadah haji,” terang Endin kepada pers di Jakarta, Rabu (3/1).
Menurut Endin, dukungan dari lintas fraksi sudah ada dan hanya tinggal teknisnya. Interpelasi dinilai penting karena pemerintah kurang waspada dalam memberikan pelayanan terhadap jamaah haji. Bahkan terkesan sembrono. Karena itu, pemerintah harus membayar kesembronoan tersebut untuk mengobati sakit hati jamaah haji dan umat Islam Indonesia.
Karena itu pula, Fraksi PPP siap menerima keluhan jamaah, para keluarga jamaah, dan umat Islam Indonesia yang protes atas peristiwa kelaparan itu. Fraksi-fraksi yang lain diharapkan terketuk hatinya dan bersedia mendukung langkah penggunaan hak interpelasi tersebut.
Perusahaan katering yang gagal memenuhi kebutuhan jamaah haji Indonesia saat berada di Arafah, ternyata adalah perusahaan katering yang diusulkan KH. Azidin yang pernah ditolak oleh Menteri Agama.
Anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji DPR baru mengetahui hal tersebut pada 25 Desember 2006 ketika melaksanakan pemantauan haji di Makkah. Sikap lebih keras disampaikan Fraksi Partai Demokrat (F-PD). F-PDmeminta Menteri Agama Maftuh Basyuni mengundurkan diri.
Tapi, jika Maftuh tidak mundur, PD mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberhentikan Maftuh Basyuni. Itu penting, mengingat penyelenggaraan haji sudah sering dilakukan tapi tetap saja terjadi kesalahan. “Karena itu kami meminta Menteri Agama mundur. Jika tidak, kami mendesak presiden untuk memecatnya," kataWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PD Soekarnotomo.
Soekanotomo menilai kejadian memalukan itu dapat dihindari bila pemerintah melakukan langkah antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya.
"Peristiwa itu memalukan kita. Pemerintah telah memberikan pekerjaan besar dengan memberikan jaminan makanan terhadap 205. 000 jamaah haji, hanya pada satu perusahaan. Apalagi proses pemilihan katering itu melalui penunjukan langsung yang rawan KKN," tandas dia. (dina)
