Fraksi PAN DPR secara tegas menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Sebab, untuk menutupi kekurangan anggaran operasional, pemerintah bisa menambah subsidi dari sektor lain. "Saya akan memperjuangkan agar TDL tahun 2006 ini tidak naik," kata Alvin Lie, anggota FPAN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/3).
Dijelaskannya, pemerintah bisa menambah kekurangan subsidi Rp 10,2 triliun itu dari pengalihan program non prioritas, sisa APBN 2005 sebesar Rp 50 triliun, atau memakai dana bantuan langsung tunai (BLT) yang peruntukannya tidak jelas.
"Angka Rp10,2 triliun itu hanya 1,67 persen dari total APBN yang besarnya Rp 600 triliun. Jumlah yang kecil. Pemerintah bisa menambalnya dengan berbagai cara," terang Wakil Ketua Komisi VII.
Menurutnya, meski pemerintah hanya menaikkan TDL sebesar 10 persen, namun "multiplier effect" yang ditimbulkannya sangat besar, terutama bagi masyarakat dan industri kecil. Sebelumnya, pada Rabu (15/3), pemerintah telah menyerahkan data-data teknis termasuk sejumlah skenario kenaikan TDL ke Komisi VII DPR.
Terkait dengan hal tersebut, Komisi VII DPR paling lambat pekan depan sudah harus bersikap apakah menolak atau menyetujui kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diajukan pemerintah. "DPR akan memasuki masa reses pada 24 Maret mendatang, sehingga paling tidak pekan depan sudah harus menyatakan sikap soal TDL.
Menurut dia, pada Kamis malam ini, Komisi akan melakukan pembahasan TDL 2006 dengan Tim Teknis yang dibentuk pemerintah. Selanjutnya, Komisi masih harus membahasnya dengan menteri-menteri terkait yang dijadwalkan bisa berlangsung pekan depan. "Saat pembahasan dengan menteri terkait itulah, DPR akan menyatakan sikapnya," kata politisi PAN itu.
Sikap Komisi VII DPR terhadap TDL itu, lanjutnya, akan menjadi sikap DPR secara keseluruhan. Menurut Alvin, sejauh yang diketahuinya, sebagian besar anggota Komisi VII DPR menolak kenaikan TDL dengan opsi menambah kekurangan subsidi sebesar Rp 10,2 triliun.
Data-data teknis TDL tersebut diserahkan Tim Teknis TDL yang diwakili Deputi Menko Perekonomian Bidang Energi, Wimpy S Tjetjep, dan Ketua Bappeki Depkeu, Anggito Abimanyu, kepada Komisi VII DPR yang diwakili ketuanya Agusman Effendi.
Anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy mengemukakan salah satu skenario itu adalah kenaikan 10 persen dan pemerintah tidak menyodorkan skenario tidak menaikkan TDL.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan kenaikan tarif di semua golongan pelanggan listrik. Namun, khusus bagi pelanggan rumah tangga dengan daya sampai 900 VA dan industri kecil baru akan naik kalau pemakaiannya terhitung boros. "Kalau tidak, maka TDL-nya tetap atau tidak naik," tegas Tjatur. (dina)
