Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI menolak kebijakan pemerintah melakukan impor beras sebanyak 210 ribu ton. F-PAN DPR RI menilai kebijakan tersebut akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan.
Kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9), Ketua FPAN DPR Zulkifli Hasan menjelaskan, berdasarkan data Susenas, terdapt 39,05 juta penduduk miskin di mana 64% dari penduduk miskin tersebut tinggal di pedesaan yang pada umumnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. “F-PAN mendesak pemerintah untuk membeli stok beras petani di masyarakat yang saat ini jumlahnya sekitar 3 juta ton,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera merevisi Inpres No.13/2005 tentang Harga Pokok Pemerintah (HPP) Beras dari Rp 3.550/kg menjadi Rp 4.000/kg atau disesuaikan dengan kisaran harga beras dipasaran. “Dengan demikian harga beras bisa bersifat fleksibel dan tidak merugikan petani,” katanya.
Ia menambahkan, F-PAN DPR meminta pemerintah untuk meningkatkan pemberian subsidi beras bagi keluarga miskin karena kebijakan tersebut dapat memberikan dampak ganda bagi sektor ekonomi yang berhubungan dengan pertanian.
“Pemerintah harus segera membuat sebuah grand design ketahanan pangan nasional sehingga kebijakan pangan tidak bersifat ad hoc, tidak reaktif dan tidak bersifat ego sektoral, “ imbuhnya. (dina)
