Aturan tidak diperbolehkan rangkap jabatan oleh Rektor UI sendiri telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 68/2018 tentang Statuta Universitas Indonesia, tepatnya diatur di dalam Pasal 35.
Dalam Pasal 35 PP 68/2018, terdapat lima poin larangan bagi Rektor dan Wakil Rektor merangkap jabatan. Berikut bunyinya:
Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai: a. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; b. Pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah; c. Pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; d. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau e. Pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI. [Gelora]
