Eramuslim.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku terganggu dengan penggunaan warna yang dia gambarkan sebagai “warna LGBT” saat digunakan dalam dekorasi yang mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (21/9/2023). Presiden Turki merasa tidak nyaman dan berpendapat betapapun besarnya hak yang diminta kelompok LGBT, namun kelompok penentangnya juga mempunyai hak yang sama.
“Berapa banyak orang LGBT di dunia saat ini? Meski mereka punya hak, mereka yang menentang LGBT juga punya hak yang sama,” kata Erdogan yang menggambarkan LGBT sebagai kelompok yang menyimpang dari kodrat manusia.
“Salah satu masalah yang paling mengganggu saya… adalah ketika memasuki Majelis Umum PBB, Anda melihat warna LGBT di tangga dan tempat lain,” kata Erdoğan seperti dikutip oleh stasiun penyiaran Turkiye, Haberturk dan media lokal Turki lainnya.
Media Turki yang dikutip kantor berita Reuters melaporkan bahwa Erdogan menyatakan akan membicarakan masalah tersebut dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres. Pemerintahan Turki dan Partai AK pimpinan Erdogan dikenal karena pendirian mereka yang kuat menentang kelompok LGBTQ.
Sejauh ini, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres yang juga pendukung vokal hak-hak LGBTQ belum memberikan tanggapan apapun atas keberatan Erdogan.
Beberapa diplomat PBB ‘membela’ dengan mengatakan Presiden Turkiye mungkin salah mengartikan 17 warna yang diasosiasikan dengan SDGs dan bukannya warna pelangi simbol LGBTQ.
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang diadopsi oleh para pemimpin dunia tahun 2015 dengan batas waktu tahun 2030, merupakan daftar hal-hal yang harus dilakukan secara global yang mencakup penghapusan kelaparan, kemiskinan ekstrem, memerangi perubahan iklim dan kesenjangan, serta mendorong kesetaraan gender.
Sebelum ini, Presiden Erdogan pernah mengatakan tidak akan membiarkan upaya “gerakan penyimpangan” LGBT menargetkan struktur keluarga dan pemuda di Turki.
“Kami akan mengambil langkah paling efektif dalam hal ini dengan usulan konstitusi yang kami rencanakan untuk diagendakan ketika Parlemen dibuka (pada bulan Oktober). Kami bertekad untuk menjamin institusi keluarga secara konstitusional. Melindungi keluarga berarti melindungi Turki, melindungi tanah air,” ujarnya.
Parade kebanggaan LGBTI+ tahunan di Istanbul dan kota-kota besar Turki lainnya telah dilarang sejak tahun 2016. Mereka yang tetap nekat melakukan unjuk rasa akan menghadapi penangkapan polisi.
Kelompok Islam, di sisi lain, telah mengorganisir demonstrasi dan pawai penolakan promosi LGBTI+ dengan sejak tahun 2022. Pihak berwenang Turki beberapa kali telah menerapkan larangan terhadap “simbol dan tema LGBTI+” meskipun tidak ada undang-undang resmi yang melarang hal tersebut selama beberapa tahun terakhir.
Pawai kebanggaan LGBT telah batalkan polisi dan hampir semua acara di dalam ruangan telah dilarang selama tahun 2023.
(Hidayatullah)
