“Berdasarkan data dan karakter daerah zona merah di daerah masing-masing makanya peran pimpinan daerah sangat penting dan tahu serta ngerti tentang kabupaten/kota atau daerah masing-masing,” ujarnya.
Ngabalin meminta semua pihak untuk tak lagi menarik-narik kebijakan tersebut ke arah politik. Ia meminta seluruh masyarakat untuk tidak lagi menyampaikan pernyataan yang mengotori ruang publik.
“Bukan waktunya kita saling salah-menyalahkan atau benar-membenarkan suatu kebijakan atau pandangan dan pikiran siapapun tugas dan kewajiban pemerintah jelas untuk menyelamatkan nyawa manusia Indonesia,”ucap Ngabalin.
Sebelumnya, epidemiolog Pandu Riono mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengusulkan pengetatan pada Mei. Usulan itu, kata Pandu, diambil Anies usai mendengar pendapat para ahli Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
“Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali. Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yang terpikir hanya PEN,” tulis Pandu dalam akun Twitter @drpriono1, Sabtu (3/7). []
