Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah kewalahan mengatasi luapan lumpur Lapindo.
Ia menjelaskan, ada empat desa yang rawan terhadap bencana. Keempat desa tersebut antara lain Desa Siring, Desa Renokenowo, Desa Kedung Bendo, dan Desa Jati Rejo. “Keempat desa ini sudah tidak layak huni lagi, untuk itu kami menawarkan ganti rugi dan relokasi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (11/10).
Dalam kesempatan yang sama, Fredy Numberi Menteri Kelautan dan Perikanan mengakui ada kesulitan dalam merelokasi luapan lumpur. “Saat ini luapan lumpur sudah mencapai 5,7 M3,”akunya.
Menurutnya, Departemen Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan untuk membuat kolam buatan. “Kami akan membuat kolam mangrove seluas 1.400 hektar,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo, Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai upaya termasuk membuat relief well tahap kedua pada 15 Oktober 2006 mendatang. “Kami sudah membangun relief well sepanjang 2.300 kaki dari target 9.000 kaki,”ujar dia.
Ia menambahkan, lumpur Sidoarjo juga akan dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti batubata, paving blok, keramik, dan lain-lain.
Pemda akan Pindahkan Infrastruktur Vital
Sementara itu, jajaran Pemda Jawa Timur siap-siap mengantisipasi memindahkan sejumlah infrastruktur vital di sekitar lokasi luapan lumpur panas Lapindo.
Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR (bidang energi dan sumberdaya mineral) dengan Timnas penanganan lumpur Lapindo di gedung DPR Jakarta, Rabu (11/10).
“Ada empat infrastruktur yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kita sudah mulai membicarakan dengan intansi terkait. Empat infrastruktur yang kemungkinan harus dipindahkan itu adalah rel kereta, pipa gas, jaringan listrik dan jalan tol,” papar Imam.
Ia menyatakan, keempat infrastruktur tersebut sangat penting dan vital. “Bahkan untuk listrik sudah kita pindahkan, karena terlalu dekat dengan genangan. Ini sangat berbahaya,” sambung dia.
Untuk infrastruktur lainnya, sampai saat ini masih dibicarakan. Hal tersebut termasuk mencari solusi penanganannya, sebab ada pipa gas di sekitar daerah tersebut. “Itu masih harus dipikirkan. Untuk itu, kita telah melakukan koordinasi,” tegas Imam.
Untuk jalan tol, katanya, memang ada upaya-upaya agar segera bisa diperbaiki dan digunakan sebagaimana mestinya. Dan saat ini sudah dilakukan uji coba penggunaannya. “Diharapkan, untuk H – 7 Lebaran, jalan tersebut sudah bisa digunakan.“
Menurut Gubernur, langkah yang sudah dilakukan sudah dilakukan penguatan-penguatan tanggul untuk mengantisipasi kemungkinan jebol. Sementara terhadap para pengungsi, saat ini masyarakat dari empat desa di sekitar kawasan lumpur sudah pindah semua. “Mereka sudah menerima uang kontrak rumah dan lauk pauk,” tuturnya. (dina)
