Eramuslim.com – Dalam safari ke kesatuan elit TNI dan Polri, Presiden Joko Widodo selalu menyebutkan bahwa sebagai Panglima Tertinggi Jokowi harus memastikan semua loyal kepada negara.
Di satu sisi, pernyataan Jokowi itu justru memunculkan tanda tanya. Apakah ada informasi yang didapat Presiden Jokowi bahwa TNI/Polri tidak loyal kepada negara?
Mantan relawan Jokowi, Ferdinand Hutahean mempertanyakan penegasan Presiden Jokowi soal loyalitas TNI/Polri.
“Adakah informasi yang ditangkap Presiden bahwa TNI mulai tidak loyal kepada negara? Saya harus mengernyitkan dahi mencoba mencari alasan pembenaran dari pernyataan Presiden tesebut dan berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan yang saya buat sendiri,” tegas Ferdinand Hutahean (15/11).
Ferdinand memastikan tidak menemukan tanda-tanda bahwa TNI mulai tidak loyal kepada negara. Tidak ada informasi dan data tentang sikap dan perilaku TNI secara institusi maupun personal prajurit yang tidak loyal kepada negara. Tidak ada prajurit yang dicurigai sebagai mata-mata bangsa asing maupun diduga menjual informasi rahasia kepada bangsa asing.
“Loyalitas TNI kepada negara tidak diragukan sedikitpun. Sebagai insan yang dibentengi Sapta Marga dan menjadi Benteng Negara, semua prajurit TNI hampir bisa dipastikan bahwa loyalitasnya kepada negara adalah total tidak luntur sedikitpun,” tegas Ferdinand.
Di sisi lain, menurut Ferdinand, loyalitas Presiden kepada negara lah yang perlu dipertanyakan. Apalagi Presiden Jokowi telah mengucapkan sumpah sesuai konstitusi akan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya dan akan melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
“Sepertinya yang paling layak diragukan loyalitasnya kepada negara justru Presiden. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap undang-undang kerap terjadi. Terakhir adalah mengangkat warga negara asing jadi menteri,” papar Ferdinand.
Menurut Ferdinand, keberpihakan Presiden Jokwi kepada bangsa dan negara juga sangat rendah. Serbuan tenaga kerja asing terutama dari China yang hampir tiap hari selalu menjadi perbincangan publik juga tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah pimpinan Presiden Jokowi.
“Ada kesan pembiaran yang sangat kental dalam hal ini. Bahkan Pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi harus mengimpor cangkul dari China, padahal industri ini kita punya,” pungkas Ferdinand. (ts/intelijen)
