Pertemuan Silaturahmi antara Partai Golkar dan PDIP dinilai sebagai tes awal bagi Partai Golkar untuk melihat ‘pasar’ menjelang Pemilu 2009. Alasannya, kebersamaan Golkar dengan Presiden SBY tak menguntungkan.
”Yang berambisi besar dalam pertemuan ini tentu Golkar. Karena sejak pemerintahan SBY-JK dinilai kurang sukses, parpol di luar pemerintahan seperti PDIP tentu mendapat porsi besar dalam posisi tawar pada pemilu mendatang, ” kata pengamat politik UI Eep Saifullah Fatah kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/6).
Dijelaskannya, masa depan persekutuan itu tergantung perimbangan kekuatan satu sama lain, serta ambisi dan motivasi masing-masing partai. Namun dia melihat ada lima kemungkinan yang terjadi dalam pertemuan tersebut.
”Pertama, sederhana, semata-mata untuk meningkatkan komunikasi politik, ini bisa oleh siapa pun, kapan pun, semeriah apapun, jadi tak akan terjadi apa-apa, ” cetusnya.
Kemungkinan kedua, kata Eep, Golkar dan PDIP mengamankan agenda legislasi menyangkut revisi paket UU politik. ”Ini wajar untuk membendung partai baru dan partai kecil. Kalau itu masalahnya, ini agenda lima tahunan sama seperti menjelang Pemilu 2004 dulu, ” ujarnya.
Ketiga, bersekutu dalam pengawasan, misalnya interpelasi. ”Tapi ini sulit karena ujungnya bisa antiklimaks karena satu bertekad mengawal pemerintahan hingga 2009, yang lain tetap akan beroposisi hingga 2009, ” katanya.
Selanjutnya, keempat, adalah bersekutu dalam konteks lokal seperti pilkada-pilkada. ”Dan kelima, persatuan untuk pilpres 2009 tapi masing-masing sudah punya figur atau tokoh sendiri, ” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, pertemuan di Medan merupakan silaturahmi biasa dan belum bisa dikatagorikan sebagai bentuk koalisi Golkar dengan PDIP. ”Masih terlalu pagi untuk menyebutkan pertemuan itu sebagai koalisi. Masih terlalu dini, ” ujarnya.
Menurut Priyo, pertemuan kedua tokoh yang diikuti sejumlah pengurus DPP kedua partai sudah dirancang cukup lama. Pertemuan itu juga telah dikomunikasikan oleh Ketua Umum Golkar dan juga Wapres JK kepada Presiden sehari sebelumnya. Mengenai kesepakatan-kesepakatan dalam pertemuan itu, Priyo mengaku hal itu sebagai komitmen kebangsaan yang memang harus dikedepankan dan didengungkan oleh kedua partai. ”Misalnya, soal Pancasila, NKRI, dan penyusunan APBN yang lebih prorakyat, ” jelasnya.
Priyo menegaskan, masih terlalu dini untuk menyebut pertemuan itu sebagai koalisi. ”Tidak mungkin membentuk koalisi sebelum Pemilu legislatif. Koalisi memungkinkan dibentuk kalau sudah tahu kekuatan masing-masing berdasarkan hasil Pemilu, ” tegasnya.
Ketua DPP PDIP dan juga Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo menyatakan, pertemuan itu sebenarnya sudah lama digagas sejak adanya isu soal amandemen kelima apakah perlu atau tidak. ”Surya Paloh bilang sudah minta ijiin, JK dan PDIP sudah melakukan rapat pleno, ” ujarnya.
Soal nanti ada koalisi atau tidak, kata Tjahjo, pihaknya memilih melihat perkembangan ke depan. ”Kita harus hitung kalkulasi politiknya ini sah-sah saja namanya juga partai politik. Kalau nanti ada agenda bersama, saya kira itu juga sah-sah saja, ” imbuhnya. (dina)
