Rachland juga membuat polling selama 24 jam ke depan.
“MENURUT ANDA: Apa yang perlu dilakukan Partai Demokrat terhadap Kepala Staf Kepresidenan @GeneralMoeldoko? Ia yang dengan keji menuding Presiden RI keenam dan seluruh kader Demokrat memeluk ideologi yang membahayakan NKRI hingga Partainya perlu diambil alih paksa?,” tanya Rachland dalam poling itu.
Ada tiga pilihan dalam jawabannya: Menggeruduk Moeldoko ke Istana, Melaporkan ke Polisi, dan Diamkan Saja.
Sudah ada 1.399 orang yang memberikan jawaban atas poling ini ketika baru 4 jam dibuka atau hingga pukul 20.30 WIB, Minggu malam.
Sebelumnya, Moeldoko mengaku mengambil alih Partai Demokrat karena ada ancaman ideologis yang membahayakan bangsa dan Negara. Menurut Moeldoko, demokrasi sudah bergeser di PD.
Melalui akun Instagram @dr_moeldoko, Minggu (28/3/2021), KSP Moeldoko mengunggah tulisan sekaligus video wawancara terkait pengambilalihan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat,” kata KSP Moeldoko.
Menurut Moeldoko, terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
“Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa,” katanya.
“Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB,” jelasnya lagi.
Menurut KSP Moeldoko, terhadap persoalan yang dia yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang dia miliki, maka dia tidak mau membebani Presiden Jokowi.
“Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga. Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan Negara,” jelasnya.
“Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini,” kata Moeldoko lagi. (pojoksatu/fajar)
