Hari Senin ini merupakan hari yang sangat ditunggu publik terkait dengan jawaban SBY atas rekomendasi Tim 8. Rencananya, malam nanti istana akan memberikan pernyataan pers soal rekomendasi Tim 8 yang sudah disampaikan ke SBY pekan lalu.
Hari ini pun, bersamaan dengan pemanggilan Bibit dan Chandra ke istana untuk bertemu SBY, tersiar kabar bahwa kasus Bibit Chandra akan menjadi tawar-menawar SBY terhadap keberlangsungan kepemimpinan di KPK. Kasus Bibit Chandra kemungkinan besar akan dihentikan. Dan sebagai kompensasinya, dua pimpinan KPK non aktif tersebut diminta untuk mengundurkan diri.
Namun, dugaan kabar tawar menawar itu langsung disangkal Menkumham, Patrialis Akbar. "Sama sekali tidak dibicarakan itu," kata Patrialis di kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2009). Dalam pertemuan itu, kata Patrialis, Presiden SBY ingin agar hubungan antarlembaga ke depan harmonis.
Menariknya, seusai bertemu Presiden SBY di Wisma Negara, Bibit dan Chandra tidak langsung menuju KPK, melainkan langsung berkumpul di kantor sekretariat pengacara mereka.
Sementara itu, penasihat KPK, Abdulah Hehamahua, bersuara keras soal isu tawar menawar Bibit Chandra yang diminta mundur sebagai syarat penghentian kasus. Abdullah menegaskan tidak boleh ada dagang sapi.
"Mereka tidak boleh mundur. Kalau memang di belakangnya ada bargaining tertentu lebih baik perkaranya diteruskan saja. Biar saja masyarakat menilai," ujar Abdullah di gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (23/11/2009).
Dia menegaskan, bargaining dalam perkara ini justru melecehkan hukum. Lebih baik tidak perlu ada bargaining. "Kalau dihentikan karena ada bargaining (tawar-menawar, red), itu penghinaan terhadap hukum, ini sama saja ada proses dagang sapi," ungkapnya. Mnh/detik
foto: kabarnet
