Kedutaan Besar Sudan di Jakarta secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap menolak Keputusan Mahkamah Kejahatan Internasional/ International Criminal Court (ICC) yang mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Sudan Umar Al-Bashir yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan di Darfur.
Duta Besar Sudan untuk Indonesia Ibrahim Bushro Muhammad Ali menegaskan, apa yang dituduhkan oleh Mahkamah Kejahatan Internasional kepada Yang Mulia Presiden Sudan bukan kasus hukum, melainkan murni bersifat politis.
"Karena yang menjadi target dan sasaran dalam tuduhan itu adalah Presiden kami yang sedang berkuasa, Presiden Umar Bashir," katanya dalam jumpa pers, di Kantor Kedutaan Besar Sudan, Jakarta, Kamis (19/3).
Dalam kesempatan itu, Ketua Asosiasi Advokasi Sudan Fathih Khalil Muhammad menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan benua Afrika yang merdeka pada tahun 1956 dari penjajahan Inggris tersebut.
Potensi sumber daya alam Sudan yang besar itu, menurutnya, menjadi daya tarik musuh-musuh Sudan untuk terus-menerus menguasai Sudan dengan cara memberikan berbagai dukungan terhadap pemberontakan yang terjadi di wilayah Sudan, yang mulai terjadi di wilayah Sudan Selatan.
"Pemberontakan itu didukung oleh pemerintah Inggris, AS, dan juga Israel. Sampai pada tahun 2005 terjadi kesepakatan damai. Kemudian negara-negara yang tidak menyukai stabilitas di Sudan, mereka membuat permainan baru dengan memunculkan pertikaian yang terjadi di Darfur," jelasnya.
Sudan terutama di wilayah Darfur merupakan negara kaya minyak, karenanya, lanjut Fathih musuh-musuh Sudan tidak menginginkan sumber kekayaan alam itu dikelola oleh Sudan, sebab bila kondisi Sudan bisa stabil maka akan dijadikan pusat keamanan dunia Arab.
"Musuh Sudan yang diantaranya adalah Israel selalu berupaya memunculkan instabilitas di Sudan, kemudian mereka melakukan kampanye di Media Massa, sekaligus memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh pemberontak yang ada di Darfur, sehingga mereka bisa bebas ditempat-tempat itu. Inilah yang terjadi, sampai sekarang ini pemberontakan terus terjadi di Sudan Barat, atau di Darfur," ujarnya.
Namun, Fathih mengatakan, pihaknya menilai upaya mengacaukan kondisi Sudan baik melalui aspek ekonomi dan sisi politik mengalami kegagalan. Oleh karena, tambahnya mereka menggunakan ICC untuk menghentikan pemerintahan dan kemajuan yang terjadi Sudan dibawah pemerintah Umar Bashir.(novel)
