Mencermati kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang mengecewakan rakyat dalam dua tahun terakhir ini terutama dalam meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, dan mengatasi berbagai bencana dan musibah yang terjadi beruntun akhir-akhir ini, bukti para menteri tidak bekerja secara profesional dan kurang terkoordinasi antara menteri satu dengan menteri yang lain.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI. A. Muhaimin Iskandar pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (14/12).
Oleh karena itu, katanya, semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet pada Januari 2007 mendatang. “Bahkan para menteri KIB tersebut masih bekerja dengan seenaknya sendiri. Sehingga tidak ada kordinasi yang konkrit, tepat, dan cepat dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Seperti kasus naiknya harga beras, kelangkaan minyak tanah, lumpur panas PT. Lapindo di Sidoarjo yang belum teratasi, pengangguran dan kemiskinan yang terus meningkat, dan masih banyak lagi,” ujarnya.
Menurutnya, kalau pun tidak melakukan reshuffle Presiden bisa memperbaiki kinerja para menterinya dengan koordinasi yang lebih baik antar departemen. Sehingga terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya seperti Mendiknas yang bekerjasama dengan Menakertrans, Mentan dengan pendidikan, dan lain-lain.
Bahkan, lanjut Ketua Umum PKB itu, ada menteri yang malah sibuk dengan kepentingan politiknya sendiri seperti Saifullah Yusuf (PDT) dan Menteri UKM Suryadharma Ali. “Semua ini karena kesabaran SBY terhadap menterinya, dan memberi kepercayaan terlalu besar kepada mereka, sedangkan nyatanya mereka pasif, dan lebih banyak duduk di belakang meja seperti Menko Perekonomian Boediono.
Muhaimin berharap seluruh menteri seharusnya aktif dengan terjun ke lapangan. Namun demikian reshuffle ini merupakan hak prerogatif Presiden SBY dan menteri-menteri yang pasif dan tidak mampu berkoordinasi dengan baik, sebaiknya diganti demi perbaikan pemerintahan SBY—JK ke depan. (dina)
