Eramuslim.com – Pemerintah menetapkan kebijakan dana pungutan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Dana Ketahanan Energi. Menteri ESDM Sudirman Said mengklaim, konsep dana pungutan ini sudah pernah disampaikan ke Komisi VII DPR, dan sudah ada kesepakatan.
Kata Sudirman, konsep itu sudah pernah dipresentasikan di Komisi VII yang merupakan mitra Kementerian ESDM. Sudirman mengungkapkan, bahkan dalam rapat kerja dengan Komisi VII tersebut, telah disepakati ada dana pungutan BBM sebesar Rp 1.000/liter.
Dana pungutan BBM itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, bisa diambil dari masyarakat, APBN, atau dari premium pengurasan fosil.
Tapi, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikul Islam Ali, Sudirman Said telah berbohong. “Saya tegaskan tidak pernah ada pembahasan soal dana pungutan BBM di Komisi VII. kalau menteri ESDM mengatakan kebijakan sudah disetujui komisi VII, saya katakan itu bohong,” ungkap Politikus PKB itu, Selasa (29/12/2015).
Syaikul menegaskan, Komisi VII akan memanggil menteri Sudirman Said untuk mengklarifikasi hal itu. “Jadi kalau mau bohong yang agak kreatif dan jangan catut Komisi VII,” tuturnya.
Pertanyaan rakyat, kebohongan demi kebohongan rezim ini sudah terlalu banyak, lantas mengapa DPR tidak juga menggelontorkan Hak Interpelasi yang bisa berujung pada impeachment? Rezim seperti ini sangat tidak layak dilanjutkan.(ts/rn)
