Eramuslim – Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyebut pemerintah Jokowi terkesan setengah hati dalam penyaluran kredit untuk sektor pertanian. Padahal pertanian merupakan sektor padat karya yang harusnya ditopang pemerintah guna memuluskan agenda swasembada pangan.
“Ini PR besar bagi pemerintah. Dan saya selalu bersuara soal ini. Selain investasi yang rendah, penyaluran kredit di sektor pertanian juga bergerak stagnan. Cuma basa basi,” ungkap Waketum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu saat dihubungi di Jakarta, Rabu (27/12).
Saat ini pertumbuhan kredit di sektor pertanian masih berkisar diangka 11, 41 persen dengan rasio kredit bermasalah 1,82 persen.
Padahal, sambung Heri, sektor ini membutuhkan topangan biaya yang besar. Kredit Usaha Rakyat, misalnya, masih dirasa belum cukup kuat menopang pembiayaan di sektor ini.
Menurutnya, jika tidak dilakukan maksimal di sektor ini, pemerintah tidak akan mampu merancang suatu model pembangunan yang berbasis pada pertanian dan desa.
“Maka saya khawatir masa depan kita tak bisa kita pegang lagi. Akhirnya kita tak akan mampu keluar dari jebakan ketergantungan dan ujungnya tak akan pernah bisa berdaulat. Saya khawatir pergeseran ekonomi dari sektor pertanian ke sektor lainnya akan terus terjadi. Padahal, sektor ini memiliki daya serap tenaga kerja lebih dari 40 persen,” tandas Ketua DPP Gerindra itu.
Lebih lanjut Heri menilai, Pertumbuhan kredit ke depan masih akan didorong oleh sektor korporasi, dimana penyaluran kredit pada masyarakat luas masih akan kecil terutama kepada usaha harian.
