Pemerintah diminta segera melaporkan hasil pertemuan yang digelar antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden AS George W. Bush kepada DPRRI, terutama yang menyangkut penandatanganan kerjasama kedua Negara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRRI Agung Laksono di Gedung DPRRI, Jakarta, Selasa (21/11).
“Segala bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat persetujuan DPR, sebab kalau perjanjian itu cenderung merugikan kepentingan rakyat DPR dapat mengingatkannya,” katanya.
Menurutnya, perjanjian internasional yang menyangkut kedua negara ada beberapa yang perlu diratifikasi oleh DPRRI, untuk kemudian dikuatkan menjadi sebuah undang-undang, tetapi jika hanya perjanjian biasa cukup dikuatkan dengan keputusan Presiden.
Ditemui secara terpisah Wakil Ketua DPRRI Soetardjo Soerjogoeritno meminta agar pemerintah secepatnya mengembalikan kondisi kebun Raya Bogor -setelah dibangun helipad untuk pendaratan Presiden Bush-kembali pada kondisi semula.
“Pembuatan helipad yang tidak jadi didarati oleh helikopter Bush, sudah terlanjur merusak Kebun Raya, seharusnya pihak intelijen bisa memperkirakan di mana areal pendaratan akan digunakan,” tukas Mbah Tarjo panggilan akrab Soetardjo.
Mengenai bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah AS senilai 150 juta dollar, meskipun dirinya setuju dengan adanya bantuan tersebut, namun demikian Ia mengingatkan pemerintah Indonesia agar tetap waspada, jangan sampai menjadi pengikut AS.Sebab, bantuan tersebut bukanlah bantuan cuma-cuma, tapi ada maksud tertentu.
"Saya setuju dengan bantuan AS itu, tapi kita harus waspada dan hati-hati, jangan sampai anak didik Indonesia jadi kader Amerika," tandasnya
Menurutnya, mustahil AS mau memberikan bantuan sebesar itu kalau bukan tanpa tujuan dan maksud tertentu. "Kok begitu baik AS. Ya mudah-mudahan anak Indoensia terselamatkan jadi kader Amerika, tapi tetap menjadi kader bangsa Indonesia, " kata politisi gaek dari PDIP itu.(novel/dina)
