DPR meminta pihak kepolisian diri untuk menghentikan dulu pengejaran terhadap para DPO kekerasan Poso sampai situasi kondusif, pasca kontak tembak antara aparat kepolisian dengan kelompok bersenjata, Senin (22/1), yang menewaskan satu orang personil polri dan menyebabkan korban dari warga sekitar.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan disela-sela rapat paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/1).
"Jelas sangat disayangkan kejadian itu, entah apa yang dikejar oleh Polri, terkesan membabi buta, mereka sudah masuk permukiman warga, seharusnya lebih berhati-hati, " ujarnya.
Menurutnya, dalam situasi di mana para DPO sudah masuk ke wilayah permukiman, sebaiknya lebih mengutamakan operasi intelijen, karena Polri harus memperkuat diri dengan dibantu TNI dalam melakulan operasi intelijen tersebut untuk mempercepat proses penangkapan para DPO.
Terkait dengan kontak senjata itu, Trimedya meminta Kapolri untuk meneliti dan mengawasi mekanisme standar operasi yang diambil oleh bawahannya dalam melakukan operasi penggerebekan.
"Siapa komandan yang bertanggung jawab terhadap operasi itu, apakah sudah dikoordinasikan dengan Kapolda dan Mabes Polri, harus ditanyakan, " tandasnya.
Ia menambahkan, dalam waktu satu atau dua hari kedepan 3-5 orang anggota Komisi III akan diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah, untuk melihat secara langsung kondisi dilapangan, dan hasil temuan itu akan disampaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto pada tanggal 5 Februari mendatang. (novel)
