Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini citra DPR makin terpuruk di gara-gara kasus amplop, calo, abai atas aspirasi rakyat yang menolak kenaikan BBM, impor beras dan gula, kenaikan listrik, menerima kenaikan tunjangan Rp 15 juta, gaji ke-13 Rp 16 juta, dan uang reses Rp 31,5 juta.
Kendati demikian, DPR tetap minta anggarannya dinaikkan, khususnya pada anggaran pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) di DPR. Bila pada tahun 2006 setiap RUU anggarannya mencapai Rp 560 juta, maka untuk tahun 2007 mendatang diharapkan mengalami kenaikan hingga 200 persen, sehingga mencapai angka sekitar Rp 1,7 miliar/setiap RUU yang harus diselesaikan oleh DPR RI.
Oleh karena itu, Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI akan meminta pemerintah dalam APBN-P 2006 mendatang menaikan anggaran DPR RI untuk tahun 2007. Demikian Sekretaris Jendral DPR RI Faisal Jamal kepada wartawan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Selasa (1/8).
“Hanya saja kenaikan anggaran di DPR RI tersebut diharapkan agar DPR makin independen dan lebih konsentrasi menjalankan fungsi dan tugasnya untuk pengawasa, membuat anggaran (budjet), dan legislasi (pembuatan UU),” papar Faisal.
Faisal mengungkapkan, DPR meminta anggaran pembahasan RUU dinaikkan untuk menghindari sikap-sikap tak terpuji anggota Dewan. “Karena selama ini dengan anggaran yang pas-pasan, DPR RI sering dihadapkan pada masalah uang atau amplop dengan eksekutif sebagai mitra kerja DPR. Sehingga citra DPR di mata rakyat terus merosot,” akunya.
Kenaikan anggaran itu, katanya, akan diperuntukkan pembuatan naskah akademik, sosialisasi, penyusunan draft akademik, mengundang pakar, penyusunan akhir hingga menjadi sebuah UU. “Dengan begitu maka DPR tidak akan ada masalah lagi dengan masalah keuangan,” harapnya. (dina)
