Eramuslim.com – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut pemerintah tidak konsisten dengan rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Karena, lanjut dia, publik justru menyoroti bahwa DPR lah yang bersikeras untuk merombak UU tentang perubahan di lembaga antirasuh itu.
“Yang plin-plan pemerintah, mau atau tidak? Kalau mau putuskan. Kami tidak mau seolah DPR yang ngotot, tiba-tiba pemerintah keluar jadi pahlawan. Pemerintah harus jelas sikapnya,” tandas dia di Jakarta, Sabtu (20/02/2016).
“Manajemennya seperti warung kopi,” sindir dia.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa partainya sudah secara tegas menolak revisi UU itu karena jelas-jelas bakal melemahkan KPK.
“Saya berpendapat secara pribadi ada beberapa titik yang terkait pelemahan terhadap KPK. Termasuk pengawasan. Sangat masuk akal jika ada penolakan,” ungkap dia.
Seperti diketahui sebelumnya bahwa Presiden Joko Widodo saat ditanya mengenai revisi UU KPK, sepakat harus bertujuan untuk penguatan. Tapi mengenai prosesnya, Jokowi malah melempar bola panas ke DPR RI.
“Itu masih dalam proses di sana (DPR), jangan ditanyakan kepada saya,” kata Jokowi pada Kamis pekan lalu (11/02/2016).(ts/pm)
