DPR: Lebih Baik JK Bikin Tim Pemantau Fakir Miskin, Ketimbang Awasi Kaset Pengajian di Masjid

xlarge_selfie-JKW-JK-_dok.-Pribadi_Eramuslim.com – Manusia kalau sudah uzur itu biasanya sifatnya kembali ke masa bocah kecil, suka marahan, narsis, merengek, pikun, dan kelakuannya aneh-aneh. Mungkin demikian yang dialami oleh JK, wapres dari Jokowi ini usianya sudah kepala 7 dan seharusnya manusia di usia seperti itu sudah harus mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Mungkin juga faktor usia juga yang menyebabkan JK sekarang sering bertingkah aneh-aneh.

Salah satunya JK membentuk Tim Pemantau Suara Kaset Pengajian di Masjid-Masjid. Konyol, memang. Tapi tim ini ada dan dibiayai oleh uang rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat RI menyarankan kepada pemerintah untuk  membentuk tim pemantau fakir miskin ketimbang pemantau kaset pengajian di masjid.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh P Daulay, memelihara fakir miskin dan orang-orang terlantar adalah amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh negara. Sementara, memantau kaset pengajian di masjid tidak ditemukan ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

“Kalau negara tidak memantau dan memelihara fakir miskin, itu bisa melanggar konstitusi. Ada ketentuannya di dalam pasal 34 UUD 1945. Kalau kaset pengajian di mesjid biarlah diurus oleh marbot dan ta’mir masjidnya,” ujar Saleh melalui keterangan tertulis kepada Rimanews.com, Jakarta, Sabtu (25/07/2015).

Lanjut Saleh, kalaupun kaset pengajian dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial, namun sampai hari ini belum terbukti benar. Ia mencontohkan kasus Tolikara yang masih simpang siur informasinya. Bahkan, ada yang berpendapat kasus itu bukan karena pengeras suara dari masjid.

“Terlalu repot kalau wakil presiden mengurusi kaset pengajian. Kan masih banyak urusan lain yang lebih mendesak dan yang lebih penting,” ucapnya.

Sebagai gantinya, kata Saleh, sebaiknya wakil presiden lebih fokus menangani peningkatan kinerja TNP2K (tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan).

“Apalagi, tim itu berada di bawah kantor wakil presiden. Selain itu, soal kemiskinan bukan hanya terkait satu agama tertentu, tetapi juga terkait dengan seluruh anak bangsa,” tandasnya.(rz)