Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) melarang kader partainya di tingkat daerah mengomentari permasalahan yang melanda partai tarbiyah tersebut.
“Kami tidak boleh berkomentar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), urusan partai di pusat biarlah menjadi urusan mereka,” kata Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mukomuko, H Tarmiji, di Mukomuko, Selasa (28/5).
Tarmiji yang juga anggota DPRD setempat menyatakan tidak ingin dengan memberikan komentar terkait permasalahan yang dihadapi partai itu, membuat posisinya di partai semakin terpojok. “Kalau soal permasalahan di pusat sebaiknya kami tidak berkomentar ketimbang melanggar kode etik dan akhirnya ada sanksi pemberhentian antar waktu (PAW),” katanya.
Kecuali komentar tentang kondisi PKS di daerah itu dengan adanya permasalahan partai itu di tingkat pusat. Menurutnya, kader PKS di daerah itu tidak terpengaruh dengan permasalahan pengurus partai itu di pusat. “Tidak ada pengaruh dengan kader PKS di Mukomuko, urusan pusat silakan pusat yang mengurus,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi belum lama ini lanjutnya, kader PKS terutama mereka yang jadi calon legislatif tetap pada posisi awalnya sebagai kader partai itu. Begitu juga dengan simpatisan partai itu yang tersebar di tiga daerah pemilihan, tidak terpengaruh dengan persoalan tersebut. Kader dan simpatisan tidak mau tahu urusan di pusat. (RoL/PP/HK)
