Meskipun pemerintah mengklaim penyelenggaran haji pada musim haji tahun 1428H berjalan sukses, ternyata masalah pemondokan dan penyediaan katering masih menjadi persoalan yang menduduki ‘rangking pertama’ dalam pelaksanaan ibadah haji.
Masalah lainnya yang muncul adalah pembinaan dan bimbingan ibadah, pelayanan kesehatan jamaah haji serta, sistem pengangkutan jamaah yang banyak mengalami penundaan (delay).
"Lebih dari 50 persen pemondokan haji tahun ini jauh dari Masjidil Haram, sehingga menimbulkan kesulitan transportasi, kelelahan fisik dan mental, serta menurunkan mobilitas jamaah dari ke Masjidil Haram, yang mengganggu kenyamanan, keselamatan, kekhusukan ibadah haji, " ungkap Ketua Panitia Ad Hoc III DPD RI Eni Khairani dalam jumpa pers laporan kunjungan kerja DPD RI ke Arab Saudi, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (8/1).
Kondisi fasilitas pemondokan yang kurang layak itu, menurutnya, hal yang wajar bila diprotes oleh sebagian kelompok jamaah haji, karena menganggap hal ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam penentuan lokasi pemondokan.
Selain itu, lanjut Eni, penundaan keberangkatan jamaah haji hingga mencapai 17 jam dari jadwal yang direncanakan, juga berdampak pada jadwal masuk pemondokan dan penyediaan katering makanan.
"Makanan yang sudah disediakan tidak bisa dimakan, karena basi. Kemudian terkait dengan bus yang disediakan. Seharusnya dengan adanya penundaan atau delay itu, dapat segera disusun ulang jadwal pemondokan, pemasukan katering, penyediaan bus angkutan dan sebagainya, ini dampak dari delay-delaynya pesawat.
"Kami pikir pemerintah perlu mengkomplain dua maskapai penerbangan yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji, " ujar Anggota DPD asal Bangkulu itu.
Mengenai penyediaan katering dengan sistem prasmanan yang akan dipergunakan lagi pada musim haji tahun mendatang, Eni meminta agar, panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) dapat memperhatikan aspek detail teknis terutama yang menyangkut faktor cuaca, sanitasi, lingkungan serta pengaturannya untuk mencegah antrean panjang yang mengganggu ritual ibadah haji.
"Fakta yang kami lihat dilapangan, di beberapa maktab beberapa jamaah harus mengantre, pernah kami tongkrongin itu tiga jam baru selesai, tiga jam lebih jamaah harus antre makan. Dan yang terpenting di sini juga, penyediaan katering makanan tidak terkait dengan intervensi pihak manapun, " imbuhnya.
Senada dengan itu, Ketua Tim Pengawasa Haji PAH III DPD Abdul Muhyi Abidin juga menegaskan, pemerintah sebaiknya meninjau kembali sistem katering prasmanan di Mina, karena cuaca buruk ditambah dengan debu sehingga pelaksanaan katering dengan cara ini tidak dipaksakan.
"Untuk di Mina pelaksanaan katering prasmanan sepertinya memaksakan, banyak tenda jamaah yang digunakan untuk menaruh makanan, sehingga mengurangi isinya, padahal kapasitas di dalam tenda itu sudah dihitung jumlahnya, " jelasnya. (novel)
