Panitia Ad Hoc (PAH) IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah menambah anggaran untuk pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana alam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2006.
Penambahan belanja negara tersebut harus terwujud dalam bentuk peningkatan komponen dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk meningkatkan peran serta daerah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua PAH IV Ruslan Wijaya saat membacakan Laporan Rancangan Pertimbangan DPD tentang RAPBN-P 2006 pada Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks DPD Jakarta, Kamis (13/7).
“DAK tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pertanian rakyat, pelayanan kesehatan dan pendidikan, industri dan perdagangan rakyat, penanggulangan bencana alam dan kemiskinan, peningkatan infrastruktur daerah untuk menggerakkan ekonomi lokal dan daerah, dan peningkatan kemampuan pelayanan pemerintah daerah,” paparnya.
Selain itu, PAH IV DPD menekankan agar anggaran untuk kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan, serta infrastruktur dalam APBNP 2006 ditingkatkan. Kemampuan aparatur dan lembaga pelaksana pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam harus dibangun tangguh agar mendapat pengakuan masyarakat sehingga kerjasama antara aparatur dan lembaga pelaksana dengan masyarakat meningkat dan dana yang terbatas itu digunakan lebih efektif dan efisien.
PAH IV DPD juga menekankan agar pemerintah menekan jumlah penerimaan negara yang berasal dari utang luar negeri dan mengutamakan hibah, clean development mechanism (CDM), utang tanpa bunga atau pertukaran uang utang dengan program pembangunan di dalam negeri (debt swap).
“Karena kegiatan untuk penanggulangan bencana alam, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan memperoleh akses dari berbagai lembaga keuangan internasional,” katanya.
Untuk mengurangi defisit anggaran, kata Ruslan, harus diupayakan melalui penghematan pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, peningkatan penerimaan melalui sistem perpajakan dan bea cukai yang efektif, mobilisasi dan penggunaan dana yang terdapat dalam rekening departemen dan lembaga pemerintah yang menganggur atau tidak produktif yang terdapat dalam beberapa bank umum, serta pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan jabatan di pusat dan daerah yang merugikan keuangan negara.
Sementara itu, Wakil Ketua PAH IV DPD E Komariah Kuncoro yang membacakan Rancangan Keputusan DPD tentang Pertimbangan DPD terhadap RUU RAPBN 2007 menyinggung kekurang fokusan prioritas pemerintah untuk tahun 2007.
“Prioritas untuk tahun 2007 amat banyak sementara kemampuan pemerintah dari sisi anggaran amat terbatas sehingga kurang fokus. Peningkatan peranan masyarakat dan dunia usaha dalam RAPBN 2007 pun tidak banyak dibahas,” ujarnya.
Oleh karena itu, PAH IV DPD meminta agar RAPBN 2007 harus lebih diarahkan untuk mengatasi masalah mendasar yang menjadi prioritas utama pembangunan, yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi pertanian dan pedesaan, perikanan, dan infratruktur.
PAH IV DPD mencatat, sektor pertanian harus mendapat alokasi anggaran yang cukup besar (Rp 14,5 triliun), kelautan dan perikanan (Rp 3,4 triliun), dan kesehatan (Rp 14,5 triliun). “Tentu saja sektor ini harus didukung ketersediaan infrastruktur, teknologi, sistem distribusi, dan sistem pemasaran hasil yang memadai,” harap dia. (dina)
