eramuslim.com – Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat membocorkan sederet elite politik yang mempunyai ide penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menurut Djarot, tidak hanya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang memunculkan gagasan tersebut.
Ia secara terang-terangan menyinggung nama sejumlah menteri dan petinggi partai politik.
Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia sempat menjadi sorotan setelah mengaku sebagai dalang di balik ide penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Bahlil Lahadalia juga mengaku tidak diperintahkan oleh siapa pun untuk mengembuskan ide tersebut.
“Oh, ya bagus (kalau) termasuk idenya sendiri,” sindir Djarot, dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/10/2023).
Djarot secara terang-terangan menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarives) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Ia meyakini, para elite politik tersebut telah diorganisir untuk menyuarakan gagasan perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu.
Karena itu, PDIP langsung menolak ketika gagasan tersebut dimunculkan.
“Pak Luhut, idenya sendiri, Pak Airlangga idenya sendiri, Pak Cak Imin, terus Zulhas. Idenya sendiri kok banyak banget?”
“Artinya apa? Terorganisir dengan rapih tapi statemen-statemen itu, itu juga kita cermati dan kami jaga. Selalu hasil kajian dari kami, itu kami sampaikan kepada pimpinan-pimpinan untuk dilakukan sidang,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi l turut membahas soal isu penundaan Pemilu dan presiden tiga periode yang kembali mencuat.
Bahlil secara blak-blakan mengakui dirinya-lah yang pertama kali mencuatkan isu tersebut.
“Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media,” ucap Bahlil dalam acara deklarasi dukungan dari organisasi Penerus Negeri kepada Prabowo-Gibran, Sabtu (28/10/2023).
Menteri Investasi itu menegaskan tidak diperintah siapa pun untuk mencuatkan wacana penundaan Pemilu hingga presiden tiga periode.
Bahlil mengatakan, kala itu ia hanya menyuarakan tanggapan sesuai hasil survei dari Burhanuddin Muhtadi.
“Saya tidak pernah diperintah oleh siapapun, dan itu adalah dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi,” ucap Bahlil.
Menurut Bahlil, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari pernyataannya kala itu. Jika masyarakat setuju, wacana penundaan Pemilu dan presiden tiga periode bisa dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.
Namun jika tidak, Bahlil pun tidak keberatan jika usulannya ditolak.
“Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang,” imbuhnya
“Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan Pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terimakasih.”
Hasto Sebut Presiden 3 Periode Permintaan Pak Lurah
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto blak-blakan menyebut usulan presiden tiga periode merupakan permintaan ‘Pak Lurah’.
Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.
“Jadi berbagai upaya yang dilakukan beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia, itu memang ada melalui pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan,” ucap Hasto, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (27/10/2023).
Hasto pun menyinggung seorang menteri yang paling gigih memperjuangkan terwujudnya usulan presiden tiga periode.
Namun, ia tidak menyebut secara jelas nama menteri yang dimaksud.
Menurut Hasto, menteri tersebut mengatakan bahwa sosok “Pak Lurah” yang meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
“Saat itu saya sedang nyekar di Makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul salah satu menteri berdasarkan big datanya ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” ungkap Hasto.
“Sebelumnya saya bertemu menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah,” sambungnya.
(Sumber: Tribunnews)
