eramuslim.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored bertajuk ‘Connie Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka, Hasto Ungkap Jokowi Otak Kriminalisasi Anies’, mengungkapkan kriminalisasi begitu kuat di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Kita ingat kasus mohon maaf Ketum Golkar Airlangga Hartarto itu kan juga menggunakan pressure dari Kejaksaan kemudian KPK juga digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader PDIP begitu banyak tekanan, di Sulawesi Utara itu ‘Partai Cokelat’ yang bermain,” kata Hasto dikutip di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
“Sama dengan di Jakarta, Jawa Timur, Sumut ‘Partai Cokelat’ itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi,” sambungnya.
Bahkan, ia bersaksi Jokowi turut terlibat dalam prakondisi untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan.
“Dan sebelumnya kan sudah ada prakondisi, saya masih ingat Anies Baswedan ketika dia dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya, beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga sangat nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu perintah dari Pak Jokowi secara langsung,” beber Hasto.
Begitu juga dengan revisi UU KPK, kata Hasto, yang dilakukan saat Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka berkontestasi di ajang pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobby maju. Saya ingatkan, di beberapa case konsekuensinya Mas Gibran dan mas Bobby akan menjadi pejabat negara lho pak, begitu menjadi pejabat negara urusan gratifikasi itu sensitif,” ujar Hasto.
“Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi UU KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobby yang mau maju, sehingga pernyataan Pak Agus mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi akhirnya itu saya benarkan, karena itulah proses intervensi hanya sayangkan pak Jokowi sering main belakang,” sambungnya.
Hal ini ia nilai, berbeda dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang lebih ksatria yang ditunjukkan ketika mendukung Cagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
“Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu, itu kan akhirnya rakyat menangkap sebagai suatu pesanan bagaimana perlakuan terhadap perlakuan kepada seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu,” kata Hasto.
“Akhirnya kan rakyat bersikap kritis sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. termasuk persoalan yang muncul antara pak Firli kemudian dengan Sigit Listyo terkait proses kriminalisasi Anies, jadi semua sudah by design,” lanjut politikus senior PDIP itu.
Hasto menyebut hal ini ia rasa perlu disampaikan meski Pilpres 2024 sudah berlalu.
“Saya pikir semua sudah selesai ketika pilpres. Kita juga sudah datang seluruh anggota legislatif PDIP hadir semua, diminta hadir oleh Bu Mega, perintah langsung untuk menghadiri wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran, tetapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasi A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang tidak jelas,” terang Hasto.
(Sumber: Inilah)
