Eramuslim.com – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa dirinya–mulai ketika menjabat politisi hingga Gubernur DKI Jakarta—mengaku bersih dari korupsi karena sudah melapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Padahal jelas, LHKPN tidak menjamin harta kekayaan pejabat bersih dari dugaan korupsi.
Harta kekayaan cagub ramai menjadi perbincangan buntut dari cawagub koalisi Gerindra-PKS, Sandiaga Uno yang menantang Ahok melakukan pembuktian harta terbalik. Sandiaga juga turut mengajak keluarga Ahok untuk melakukan pembuktian harta terbalik.
“Saya mengajak beliau dan keluarganya juga karena mungkin keluarganya beliau diuntungkan dengan kebijakan Pak Ahok itu membuka semuanya dan membuktikan harta terbalik,” ujar Sandiaga di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2016).
Untuk membuktikan tantangannya, Sandiaga akan mendatangi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menanyai bagaimana prosedur pembuktian harta terbalik. Setelah itu, ia ingin mengajak Ahok secara bersama-sama melakukan pembuktian harta secara terbalik.
Mendapat tantangan tersebut, Ahok berkelit bahwa untuk melakukan pembuktian harta secara terbalik kepadanya tidak sebanding. Sebab, lanjut dia, pembuktian harta terbalik hanya dapat dilakukan pejabat.
“Sandiaga itu mintanya enggak ngerti, dan Pak Sandi nantang saya tuh enggak apple to apple tahu enggak? Enggak kayak buah apel nantang buah apel,” kata Basuki, di Lapangan Eks IRTI, Monumen Nasional, Senin (3/10/2016).
Dia menjelaskan, pembuktian harta terbalik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Saat menjadi anggota Komisi II DPR RI, Basuki mengklaim dirinyalah salah satu politisi yang berjuang menjalankan aturan tersebut.
Namun hingga kini, menurut Ahok, hal itu belum terlaksana.
“Pak Sandi kan salah satu ketua partai di DPP Gerindra, ya tolong dong ini diperjuangkan supaya bisa lurus. Jadi di dalam pembuktian harta terbalik buat pejabat, itu di situ ada laporan LHKPN,” ucap Ahok.
Pejabat publik, lanjut dia, wajib melapor LHKPN untuk disesuaikan harta yang dilaporkan dengan gaya hidupnya. Jika tidak sesuai, maka pejabat itu akan dipanggil dan diselidiki.
Sementara swasta atau perseorangan wajib melaporkan SPT pajak. Karena banyak perseorangan tak bayar pajak, kini pemerintah menjalankan program tax amnesty atau pengampunan pajak.
“Kalau saya sejak dulu, sudah tujuh kali saya lapor LHKPN, itulah pertanggungjawaban saya. Saya sudah bilang tahun lalu, KPK periksa saya sampai 3,5 jam untuk menjadi contoh LHKPN, dia lihat sampai di mana biaya hidup gaya hidup saya,” kata Ahok.(ts/hanter)
