Meski demikian, penggagas Gerakan #2019GantiPresiden itu merasa berkewajiban untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait hak keuangan BPIP. Menurutnya, gaji ratusan juta rupiah tersebut adalah tidak adanya rasa empati dari Pemerintah terhadap kondisi kehidupan masyarakat saat ini.
“Tapi izinkan kami juga tetap menyuarakan kesedihan dan kepiluan publik untuk gaji BPIP yang tidak punya empati pada kondisi masyarakat,” ujar Mardani.
Menurut Mardani, apa yang dikatakan Mahfud dan yang dia sampaikan sebagai bentuk mencintai bangsa Indonesia, meski saat ini mereka berada di posisi yang berbeda.
“Kita bisa ada ditempat berbeda tapi pada hakikatnya mudah-mudahan itu bagian dari cara kita mencintai negeri ini,” tutur Mardani.
Sebelumnya, Pakar Hukum Moh. Mahfud MD merasa jengkel saat Mahfud mendapatkan meme dari seorang kader PKS yang bertulisan ‘Saya Pancasila, Saya Rp 100 Juta’. Padahal anggota PKS itu kerap ke rumahnya untuk berdiskusi bersama.
“Orang ini kurang ajar,” kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor BPIP di kompleks Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (31/5).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu meminta kader PKS tersebut bertanya kepada pimpinannya yang duduk di DPR. Berapa juta rupiah yang didapatkannya per bulan.
“Pasti dua kali lebih besar dari saya, anggota sajalah. Jangan ketuanya. Kalau ketuanya masih ditambah Rp 100 juta lagi. Saya tahu persis. Saya bilang, PKS itu sudah melahirkan dua koruptor besar, mau melurus-luruskan orang dengan cara tidak sopan. Itu baru yang dipenjara, belum lagi yang dilaporkan, masih dalam proses. Itu yang tidak sah,” kata Mahfud. [swamedium]
