Eramuslim – Pertumbuhan ekonomi di Indonesia katanya cukup signifikan, akan tetapi BBM, LPG, dan Listrik terus meroket membebani rakyat di era Presiden Jokowi. Pasalnya anggaran subsidi kebutuhan energi dipangkas guna dialokasikan maksimal pada sektor infrastruktur.
Demikian lebih kurang yang diungkapkan Dadang Muljawan, Direktur Kebijakan Makro Prudential Bank Indonesia (BI) pada seminar nasional bertajuk Islamic Capital Market And Economic Devolepment di Kampus D, Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (1/3/2018).
“Upaya Jokowi untuk meningkatkan infrastruktur cukup berani dengan mencabut anggaran belanja subsidi energi. Dengan kemajuan infrastruktur ini maka perekonomian Indonesia ikut maju. Pak Jokowi ingin rakyatnya tidak manja dengan subsidi, sehingga sengaja BBM dimahalkan agar orang-orang kembali berjalan kaki,” kata Dadang.
Dadang menjelaskan alasan memfokuskan pembangunan infrastruktur adalah di mana Indonesia sudah cukup tertinggal 20 tahun dalam dunia infrastruktur. Penyebabnya semenjak Indonesia mengalami krisis keuangan di era 1997, anggaran belanja APBN untuk infrastruktur dipangkas habis untuk mencukupi kebutuhan pangan.
“Saat ini kenaikan anggaran belanja negara tertinggi dihitung dari 2014-2018 adalah sektor Pendidikan dari Rp333,4 T menjadi Rp444,1 Triliun, Infrastruktur naik cukup besar dari Rp156,7 T menjadi Rp410,7 T, Kesehatan dari Rp59,7 T menjadi Rp111,0 T, anggaran kebutuhan energi dipangkas habis dari Rp356,3 T menjadi Rp94,5 T,” ungkapnya.
