Eramuslim – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menuding pemerintah tidak merespon baik informasi peringatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kenaikan harga beras pada bulan Oktober, November dan Desember.
“Sekarang data itu kan jelas udah ada dari BPS, harga beras cenderung mengalami kenaikan nah ketika pasokan beras dari petani itu menurun tetapi tetap tidak ada respon sama sekali dan statemen dari Kementerian Pertanian selalu mengatakan bahwa Indonesia sudah memasuki masa Swasembada beras, bahkan berencana akan ekspor. Jadi sebenarnya statemen itu untuk siapa,” ungkap Enny saat dihubungi Kiblat.net, beberapa waktu lalu.
Baru baru ini, pemerintah akan mengimpor beras premium dari luar negeri, namun kebutuhan masyarakat sekarang ini adalah beras medium yang pas di kantong kebanyakan masyarakat. Impor ini ditenggarai karena kelangkaan beras dari belum panen nya para petani.
Enny mengungkapkan, sudah seharusnya sebelum kelangkaan pangan terjadi, pemerintah harus memiliki cadangan untuk pemerintah yang nantinya akan diedarkan di pasar supaya ketika petani belum panen dan ada dugaan kelangkaan pangan, tidak terjadi perburuan rente oleh para mafia.
“Nanti akan ada mafia kalau misalnya tidak ada cadangan di pemerintah. Karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan langkanya beras karena petani belum panen. Pasokan yang ada di pasaran sudah berkurang dan di pasaran tinggal stok yang dimiliki pedagang besar,” ungkapnya.
